Infografis
Suara.com - Ketua PP Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Khofifah Indar Parawansa dan Ketua Panitia Hari Lahir (Harlah) Muslimat NU Yenny Wahid menemui Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan. Kedatangan Yenny dan Khofifah untuk membicarakan acara Harlah Muslimat NU yang akan digelar di Jakarta.
Anies mengatakan acara Harlah Muslimat NU rencananya akan digelar di Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Minggu (27/1/2019) mendatang.
"Ibu Khofifah dan juga bersama Ibu Yeni tadi menyampaikan rencana kegitana di Jakarta. Jadi tadi pembicaraannya seputar rencana kegiatan dan bagaimana Pemprov bisa membantu," kata Anies saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (16/1/2019).
Khofifah menerangkan, ia bersama dengan Yenny merupakan panitia Harlah Muslimat NU ke-73. Kedatangannya bertemu Anies untuk menyampaikan undangan langsung sekaligus meminta bantuan Gubernur DKI untuk mengawal acara besar nanti.
Baca Juga: Sandiaga Akui Awalnya BPN Usul Serang Pribadi Jokowi-Maruf Saat Debat
"Kami pantia silaturahim dengan Pak Anies banyak hal yang memang kami koordinasikan antara lain rekayasa lalin, parkir, kemudian drop off dan pick up para ibu-ibu," ujar Khofifah.
Khofifah memprediksi setidaknya akan ada 100 ribu orang yang akan menghadiri acara Harlah Muslimat NU nanti. Oleh karenanya, ia meminta dukungan dari Anies agar acara bisa berjalan sukses.
"Kita rencanakan 100 ribu orang. Komunikasi dan koordinasi dengan Pemprov DKI menjadi penting supaya nanti tidak menghambat lalu lintas yang lain karena masing-masing akan memanfaatkan fasilitas dan tempat-tempat strategis yang sama," ungkap Khofifah.
Yenny mengatakan, kegiatan Harlah Muslimat NU nanti akan diisi dengan kegiatan salat tahajud bersama dan subuh berjamaah. Yenny berharap hal itu bisa menambah energi spiritual bagi Jakarta sehingga ia pun optimis Anies akan membantunya.
"Ini adalah energi untuk DKI di situlah kenapa apa saya berpikir bahwa pak gubernur pasti akan menyokong sekali Insya Allah karena ini akan membawa keberkahan bagi DKI," tutup Yenny.
Baca Juga: Pigai Sebut Wiranto yang Harus Bertanggung Jawab Kasus Pelanggaran HAM 1998
