Infografis
Suara.com - Aktivis HAM, Haris Azhar mempertanyakan pernyataan Ketua DPP Partai Gerindra Desmond J Mahesa yang mengatakan Calon Presiden Prabowo Subianto siap membongkar kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu jika menang di Pilpres 2019.
Direktur LSM Lokataru Indonesia itu meragukan kemampuan Prabowo yang ingin mengungkap kasus penculikan aktivis 1998. Sementara nama Prabowo sendiri tercatat sebagai terduga pelanggaran HAM berat terkait kasus penculikan aktivis 1998.
"Caranya bagaimana? kalau bilang mau buktiin, bagaimana caranya, kapan bisa buktiin, berapa lama waktunya?," kata Haris Azhar di Gedung Joeang, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (13/1/2019).
Haris juga meragukan kapasitas kedua calon presiden baik Joko Widodo (Jokowi) ataupun Prabowo Subianto untuk bisa mengungkap kasus berbagai pelanggaran HAM berat di masa lalu.
Baca Juga: Modal Pecahan Botol Saat Mabuk, Anggota Polisi Nekat Nyolong di Minimarket
"Jokowi lima tahun juga tidak bisa menyelesaikan, makanya saya bilang tidak ada yang pantas (jadi presiden)," tegas Haris.
Oleh karena itu, Haris menyatakan sikap untuk tidak memilih dalam Pilpres 2019 nanti. Ia menganggap golongan putih atau golput yang ia lakukan sebagai bentuk kritik keras terhadap penyelenggaraan pemilu di Indonesia.
"Saya sih bakal golput, tidak memilih dua-duanya, nanti jika tetap ada presiden ya iya, tapi kalau makin signifikan jumlah golput, artinya itu penanda bagi penguasa, bahwa mereka jangan jemawa jadi penguasa, artinya mereka gagal menarik orang untuk memilih mereka," imbuh Haris.
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Gerindra Desmond J Mahesa mengatakan, Prabowo Subianto akan membongkar kasus penculikan aktivis 1998 untuk meluruskan namanya yang selama ini disebut sebagai terduga pelanggar HAM.
Baca Juga: Ditilang Polisi, Bocah Ini Nangis Takut Dijebloskan ke Penjara
