Inisiator Kamisan: Jokowi-Prabowo Adalah Pelindung dan Pelanggar Kasus HAM

Rabu, 16 Januari 2019 | 13:58 WIB
Inisiator Kamisan: Jokowi-Prabowo Adalah Pelindung dan Pelanggar Kasus HAM
Inisiator Aksi Kamisan, Sumarsih. (Suara.com/Stephanus Aranditio)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Inisiator aksi diam hitam kamisan, Sumarsih (66) menyebut dua calon presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Prabowo Subianto sama-sama tidak serius dalam menindaklanjuti rentetan kasus pelanggaran HAM di Indonesia.

Sumarsih menilai Jokowi adalah pelindung para pelanggar HAM karena sudah mengangkat beberapa nama politikus yang dulu disebut terlibat dalam kasus pelanggaran HAM. Sementara Prabowo Subianto disebut sebagai terduga pelanggaran HAM terkait kasus penculikan aktivis 1998.

"Visi misi capres-cawapres saat ini tidak menjanjikan, latar belakangan keduanya tidak ada yang berpihak pada nilai kemanusiaan," kata Sumarsih dalam diskusi publik Aksi Kamisan di Gedung Joeang, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (16/1/2019).

Seperti diketahui, selama empat tahun masa pemerintahannya, Jokowi telah mengangkat beberapa nama politikus yang tercatut dalam berbagai pelanggaran HAM masa lalu. Salah satunya terduga kasus pelanggaran HAM, Wiranto yang diangkat menjadi Menteri Koordinasi Politik, Hukum dan Keamanan.

Baca Juga: Jalani Sidang Perdana, Hercules Dibela 10 Pengacara

Sementara itu, kata Sumarsih, Prabowo juga pernah bersumpah di atas Alquran jika ia tidak penah menembak mahasiswa, tapi ia menilai Prabowo yang saat itu menjabat sebagai Pangkostrad menjadi orang yang paling bertanggung jawab atas kehilangan aktivis 1998.

Oleh karena itu, Sumarsih menyatakan dirinya tetap konsisten akan memilih atau golput untuk tidak memilih kedua capres itu di hari pencoblosan 17 April 2019 nanti.

"Golput itu justru pilihan yang bijak, rakyat itu baik, disuruh ngapain saja mau, golput itu pendidikan untuk penguasa, karena setiap pemilu yang ada hanya politisi yang semakin tidak berkualitas," jelas Sumarsih.

Menurut Sumarsih, selama kedua capres-cawapres tidak pernah menyelesaikan kasus HAM yang menjadi hak paling tinggi bagi manusia, keduanya tidak pantas untuk dipilih.

Baca Juga: Kisah Aris Idol: Artis jadi Driver Taksi Online hingga Terseret Narkoba

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI