Infografis
Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku mengobrol dengan Bupati Bekasi Neneng Hassanah lewat telepon soal proyek Meikarta. Tapi obrolan itu diklaim bukan untuk muluskan mega proyek Meikarta.
Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar menjelaskan tidak ada niatan Tjahjo untuk meminta perizinan proyek Meikarta dimuluskan. Itu hanya sebagai bentuk arahan seorang Menteri untuk menyelesaikan masalah, dalam hal ini perizinan Meikarta sesuai dengan hukum yang berlaku.
"Ya memang kita memberi arahan dan Mendagri itu biasa kan hampir setiap hari menelpon Gubernur, Walikota siapaun menjadi daerah binaan kita ya. Itu biasa aja bantu diselesaikan sesuai hukum yang berlaku," kata Bahtiar di hotel JS Luwansa, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (15/1/2019).
Tjahjo memang sengaja menghimbau Neneng membantu perizinan pembangunan Meikarta. Pasalnya Neneng pada saat itu yang berhak memberi izin pembangunan tersebut.
Baca Juga: Mendagri Mengaku Ngobrol dengan Bupati Bekasi soal Izin Proyek Meikarta
"Dan memang disimpulkan bahwa otoritas itu ada pada pemerintah kabupaten. Yang berwenang memberikan ijin itu adalah pemerintah kabupaten kota," terangnya
Sebelumnya, dalam kesakisian Neneng di persidangan Pengadilan Negeri Tipikor, Bandung, (14/1/2019), dirinya diminta datang ke Jakarta untuk bertemu Dirjen Otonomi Daerah Soemarsono. Hal itu berkaitan dengan hasil rapat pleno bersama mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar.
Dalam rapat pembahasan izin pemanfaatan penggunaan tanah (IPPT), Deddy meminta agar perizinan pembangunan seluas 84,6 hektare ditunda terlebih dahulu. Luasan proyek tersebut membutuhkan rekomendasi dari Gubernur Jawa Barat.
"Saat itu (dipanggil ke Jakarta), Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menelepon Pak Soemarsono, berbicara sebentar, kemudian telepon Pak Soemarsono diberikan kepada saya, dan Tjahjo Kumolo bilang kepada saya, 'tolong perizinan Meikarta dibantu'," katanya.
Neneng pun mengiyakan permintaan Tjahjo Kumolo. Namun, kata Neneng, hal itu harus sesuai dengan aturan yang berlaku.
Baca Juga: Sekda Jabar Bantah Minta Jatah Rp 1 Miliar Uang Suap Proyek Meikarta
"Saya jawab, 'baik pak yang penting sesuai dengan aturan yang berlaku'," katanya.
