Infografis
"Ada 130 unit yang sehrusnya jadi milik kita. Jadi kami juga menuntun ganti rugi Rp 7.150.000.000 kepada pemprov," kata Masri Rizal, salahsati warga petamburan di tempat dan waktu yang sama.
Namun, Permprov terkesan selalu mengelak untuk menjalankan eksekusi ganti rugi tersebut. Padahal beberapa pertemuan telah dilakukan untuk mencari jalan keluar untuk pelaksanaan eksekusi ini.
"Untuk era Gubernur Pak Anis sendiri sempat ada pertemuan dengan biro hukum Pemprov DKI september 2018. Namun tidak membuahkan hasil," jelasnya.
Tidak sampai disitu. Mereka juga sempat bertemu dengan komisi A DPRD untuk mengadukan nasip mereka. Edi Prasetyo selaku ketua DPRD juga sempat menemui mereka.
Baca Juga: Warga Pinangsia Kecam Penggusuran PAUD Saat Kegitan Belajar
"Janjinya akan membahasnya di rapat anggaran DKI. Tapi hingga saat ini respon terakhir belum ada kejelasan. Warga sudah lelah dengan janji janji," tuturnya.
Tidak banyak yang dapat dilakukan Masri dan warga lainya untuk mengegur pemerintah. Dirinya hanya berharap pemerintah mau berbaik hati mengeksekusi ganti rugi tersebut.
"Kami hanya bisa tangan dibawah, memohon kepada pemerintah agar mau meng eksekusi ganti rugi tersebut. Karena ini keputusanya sudah berkeuatan hukum loh," terangnya.
