Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal Doni Monardo untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi daerah yang terkena bencana gempa dan tsunami di Indonesia. Hal ini disampaikan Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas membahas Peningkatan Kesiagaan Menghadapi Bencana di kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (14/1/2019)
"Saya mau mengingatkan kepada kita semua, terutama Kepala BNPB yang baru agar yang berkaitan rehabilitasi, yang berkaitan dengan rekonstruksi baik yang berada di NTB, Lombok, yang ada di Palu - Donggala, di Sulawesi Tengah. Kemudian yang berada juga di Banten maupun di lampung betul-betul di kawal dan segera bisa diselesaikan," ujar Jokowi.
Jokowi kemudian meminta pada Kepala BNPB yang baru agar fokus rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah NTB, kemudian lanjut ke Sulawesi Tengah, dan baru ke Lampung dan Banten.
Selain itu Kepala Negara menginginkan harus adanya evaluasi terkait dengan peringatan dini dan pengujian dan pengorganisasian sistem peringatan dini. Hal tersebut untuk mencegah adanya korban dan meminimalisir korban ketika terjadi bencana.
Baca Juga: 3 Kali Pesan Sabu, Duit Caca Duo Molek Habis Rp 1,8 Juta
"Pengujian dan pengorganisasian sistem peringatan dini betul-betul semuanya berada pada posisi yang baik, rakyat bisa tahu sehingga korban yang ada bisa kita hilangkan dan kita minimalkan," kata dia.
Tak hanya itu, Jokowi juga meminta adanya edukasi kebencanaan kepada masyarakat dimulai akhir bulan Januari 2019. Jokowi ingin agar ada pengetahuan tentang kebencanaan di semua daerah khususnya di daerah-daerah yang rawan bencana.
"Di Kemendikbud juga di masyarakat dan saya ingin ini terus kita tingkatkan di semua daerah, terutama di daerah daerah rawan bencana," ucapnya.
Lebih lanjut, mantan Gubernur DKI Jakarta ini meminta semua pihak memiliki manajemen bencana. Lembaga pemerintahan baik di pusat dan daerah juga harus melakukan koordinasi yang baik dalam merespon bencana dengan cepat.
"Persiapan mengenai manajemen bencana harus betul-betul koordinasi, sinergi antar lembaga. Yang terlibat dalam bencana betul-betul merespons secara cepat, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, relawan, TNI, ormas, dan Lembaga lembaga donor, dan melakukan simulasi penanganan bencana secara berkala dan berkesinambungan, secara rutin," tandasnya.
Baca Juga: Hakim Ad Hoc Merry Didakwa Terima Duit Suap 150 Ribu Dolar Singapura
Ratas dihadiri sejumlah menteri dan pejabat negara, diataranya Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.
