Infografis
Suara.com - Menjelang pesta demokrasi tahun 2019 ini, Pemerintah makin giat dalam upaya menangkal peredaran hoaks melalui dunia maya khususnya media sosial.
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika membangun sinergisitas untuk mencegah dampak negatif penyebaran hoaks di Indonesia.
Deputi VII Kemenko Polhukam Rus Nurhadi menegaskan koordinasi dengan berbagai pihak diperlukan.
“Tahun ini pesta demokrasi bangsa kita. Perlu bahu membahu untuk mencegah sesuatu yang akan menjadi perpecahan bangsa,” kata Rus melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (12/1/2018).
Baca Juga: Agnez Mo Curhat ke Jokowi Sering Dianggap Arogan
Menurut Rus Nurhadi, Kemenko Polhukam memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas keamanan dan kondisi nasional. "Kami akan terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga di bawah Polhukam," jelasnya.
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik R. Niken Widiastuti menyatakan rapat itu dilaksanakan untuk menyusun strategi dalam menangkal penyebaran hoaks.
"Kementerian Kominfo bersama dengan Kemenko Polhukam melaksanakan pertemuan untuk susun strategi. Apalagi ini tahun pesta demokrasi, kita lebih merapatkan barisan dan mengerahkan semua sumber daya yang ada. Kebetulan Kominfo dalam hal ini Ditjen IKP tusi-nya melakukan diseminasi dan melakukan counter narasi terhadap informasi-informasi yang tidak sesuai dengan data dan fakta,” ujar Niken.
Niken menjelaskan salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan revitalisasi SIMAN.
"Revitalisasi diperlukan karena tantangan di dunia maya yang sangat luar biasa. “Hoaks setiap hari yang disebarkan tentunya sangat berbahaya. Selain hoaks, ada fitnah, provokasi, ujaran kebencian, dan menghasut. Kalau tidak ditangani secara sungguh-sungguh bisa berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa,” tambahnya.
Baca Juga: Prabowo Bakal Terima Kalau Diserang soal Pelanggaran HAM saat Debat Pilpres
Tantangan menangkal hoaks itu dinilai Dirjen Niken semakin besar, pasalnya beberapa aktivitas penyebaran menjadi semakin masif karena menggunakan akun bot atau akun palsu. Hal yang menjadi perhatian bersama bagaimana melakukan respons secara cepat agar tidak membuat masyarakat menjadi bingung.
