Infografis
Suara.com - Jokowi Sebut Rp 65 T, Anies: Kerugian Akibat Macet Lebih Besar Capai Rp 100 T per Tahun
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meralat angka kerugian yang ditimbulkan akibat kemacetan di Jabodetabek. Anies memastikan, angka kerugian bukanlah Rp 65 triliun, melainkan mencapai Rp 100 triliun per tahun.
Anies mengatakan, dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan pada Selasa (8/1/2019), Presiden Joko Widodo menyebut kerugian akibat kemacetan di Jabodetabek sebesar Rp 65 triliun.
Setelah rapat terbatas, Jokowi kembali menggelar rapat internal dan meralat angka kerugian yang ada.
Baca Juga: Diteror Bom, Ketua RW: Lingkungan Rumah Wakil Ketua KPK Minim Penjagaan
"Setelah rapat dimulai, angka itu dikoreksi oleh pak wapres (Jusuf Kalla). Kami juga angkanya sama, yaitu Rp 100 triliun, bukan Rp 65 triliun lagi, lebih besar," kata Anies dalam konferensi pers di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (9/1/2019).
Tingginya angka kerugian akibat kemacetan menunjukkan, pemerintah kesulitan dalam mengatur kendaraan umum yang ada. Sesuai arahan Jokowi, konsolidasi akan terpusat ke DKI.
"Jadi arahan kemarin adalah dikonsolidasi ke DKI dan beberapa kali DKI ditanya kesiapannya dan kami siap, Jakarta siap," ungkap Anies.
Sebagai upaya menekan angka kemacetan, Anies berencana membangun lahan parkir di dekat moda transportasi umum seperti stasiun MRT dan LRT.
Selain itu, Anies juga berencana menaikkan tarif parkir sehingga pengendara beralih ke moda transportasi umum.
Baca Juga: Minim Pengamanan, Kompleks di Rumah Ketua KPK Sering Disantroni Maling
"Dalam urusan transportasi ini, presiden melihat pentingnya DKI menjadi pihak yang mengkoordinasikan.”
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut adanya kerugian akibat kemacetan di Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) sebesar Rp 65 triliun per tahun, berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
"Saya hanya membayangkan hitungan Bappenas yang saya terima setiap tahun kita kehilangan Rp 65 triliun di Jabodetabek gara-gara kemacetan. Rp 65 triliun per tahun," ujar Jokowi.
