Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi sampai melakukan revisi Perpres agar bisa melantik Letnan Jenderal TNI Doni Monardo sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pelantikan Doni berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Rabu (9/1/2019).
Pelantikan Doni yang merupakan pejabat TNI aktif itu, setelah pemerintah merevisi Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 terkait posisi BNPB.
Jokowi mengatakan, alasan merevisi Perpres karena perlu adanya menajemen dan kepemimpinan yang kuat dalam mengkoordinasi penanganan bencana dengan pihak-pihak terkait. Mengingat kata Jokowi, Indonesia dikelilingi oleh cincin api atau ring of fire.
"Sehingga perlu sebuah manejemen yang kuat membutuhkan sebuah kepemimpinan yang kuat untuk mengkonsolidasi, mengkoordinasi baik pemda baik di pusat baik di provinsi baik TNI, Pangdam, Kodam, Korem, dan kepolisian dalam rangka segera cepat dan respon terhadap bencana yang ada," ujar Jokowi usai melantik Doni.
Baca Juga: 'Bocoran' Pertanyaan Debat Capres Picu Perang Twitter PBS dan Said Didu
Menurut Jokowi, Doni pantas menjadi Kepala BNPB menggantika Willem Rampangilei.
"Sehingga (BNPB) memerlukan leadership sebuah kepemimpinan yang kuat dan saya melihat pak Letnan Jenderal Doni orangnya," kata dia.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008, kedudukan BNPB merupakan lembaga pemerintah nondepartemen yang berada langsung di bawah presiden. Namun setelah Perpres direvisi, posisi BNPB berada di bawah koordinasi Kemenko Polhukam.
Dalam revisi perpres baru tersebut, Kepala BNPB dapat dijabat oleh pejabat TNI aktif. Jokowi menegaskan, kini kepala BNPB tidak dibawah koordinasi Presiden.
"Tidak dibawah presiden. Tadi dilantik presiden dan setingkat menteri," tutur Jokowi.
Baca Juga: Masih Trauma, Petugas TJ Korban Perampokan Tetap Masuk Kerja Seperti Biasa
Meski demikian, Jokowi tidak melihat Doni sebagai Jenderal aktif, namun perlu adanya manajemen yang kuat di BNPB dalam hal penanganan bencana.
