Infografis
Suara.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo memastikan, tidak akan menghadiri debat Capres dan Cawapres pada 17 Januari 2019, meski menjadi salah satu panelis debat yang diminta oleh Komisi Pemilihan Umum.
"Kami sudah berdiskusi di KPK. Kalau buat soal debat, kami mau bantu, akan berkontribusi. Tapi terkait tanggal 17, waktu debat, kami tidak akan datang, agar tidak ada kesan kami ditarik ke politik," kata Agus di sela-sela rapat panelis debat capres dan cawapres, di kantor KPU, Jakarta, Sabtu (5/1/2019).
Ia mengakui, pada Kamis (3/1) lalu, baru diajak oleh KPU untuk bergabung dalam panelis debat capres dan cawapres.
"Jadi, Ketua Komnas HAM, Ketua KPK, Pak Bagir Manan dan Hikmahanto Juwana diajak KPU. Sementara Bivitri dan Margarito Kamis berasal dari usulan paslon," katanya.
Baca Juga: Keputusan KPU Coret BW dan Koordinator ICW dari Panelis Debat Dipertanyakan
Walaupun nantinya hadir dalam debat capres dan cawapres, Agus hanya sebagai tamu undangan.
"Panelis itu boleh datang, boleh tidak pada waktu debat berlangsung. Kalau datang hanya sebagai tamu," kata Agus.
Soal materi debat sendiri, kata dia, masih belum selesai dan masih dalam pembahasan. Materi yang akan dibahas soal korupsi, HAM dan terorisme.
"Ya kan komponen terdiri dari empat, kami berdiskusi masalah HAM dan masalah terorisme, ya itu kan saling terkait. Kami masih diskusi, jadi belum tahu hasilnya," kata Agus.
KPU akhirnya menetapkan enam orang menjadi panelis debat pertama capres dan cawapres pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
Baca Juga: Perkosa Kambing Tetangga, Pelaku: Saya Tak Memaksa, Suka Sama Suka
Dari delapan orang yang ditetapkan sebelumnya, KPU akhirnya mencoret mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dan Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo dari daftar panelis.
Selain Agus, yang hadir dalam rapat pembahasan ahli hukum tata negara Margarito Kamis, pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana, mantan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan. Kemudian, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dan pengajar hukum tata negara dan hukum administrasi negara Bivitri Susanti.
Ia menargetkan pertanyaan atau isu debat pertama akan segera disampaikan kepada kedua paslon seminggu sebelum pelaksanaan debat capres pada 17Januari 2019.
