Infografis
Suara.com - Ketua Fraksi Nasdem DPRD Jakarta Bestari Barus meminta penetapan Wakil Gubernur DKI Jakarta dilakukan setelah pesta demokrasi Pilpres 2019 usai. Bestari mengaku khawatir penetapan wagub pengganti Sandiaga Uno mengganggu konstelasi politik jelang Pilpres 2019.
Bestari mengatakan, kedua partai pengusung Anies Baswedan dan Sandiaga Uno di Pilkada Jakarta 2017, yakni Gerindra dan PKS tampak tak akur dalam proses penetapan wagub DKI. Ketidakakuran kedua partai pun berpotensi mengganggu jalannya pesta demokrasi Pilpres 2019 yang jatuh pada 17 April 2019.
"PKS dan Gerindra saja bertengkar itu. Sudah saja selesai Pilpres saja lah. Biar tenang, nyaman saja dulu. Biar tidak menganggu konstelasi politik," kata Bestari saat dihubungi, Jumat (4/1/2019).
Belum lama ini, Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Syarif menargetkan proses fit and proper test rampung pada 25 Januari 2019 dan bisa segera diparipurnakan. Menanggapi hal itu, Bestari menilai target yang ditetapkan tidak realistis.
Baca Juga: Wanita Disabilitas Lemas Tanpa Busana di Semak-semak, Diperkosa Pak Guru
Sebab, ditanggal itu anggota dewan masih reses sehingga diprediksi paripurna tidak akan dihadiri oleh para anggota dewan.
Seharusnya, kata Bestari, Gerindra dan PKS memanfaatkan waktu di bulan-bulan sebelumnya untuk membahas wagub, tidak mengambil waktu terlalu dekat dengan Pilpres.
"25 januari itu, kita masih reses. Jadi jangan sesukanya, kan kita agendanya banyak, menjelang tahun pemilu," ungkap Bestari.
Selain itu, Bestari pun melihat Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan tampak menikmati kesendiriannya memimpin Jakarta. Ia pun merekomendasikan agar pembahasan wagub DKI tidak diburu-buru selesai Januari.
"Gubernur saja nyaman kerja sendiri. Saya khawatir Januari nggak ada dewan yang hadir di paripurna karena sibuk reses dan kampanye," tutup Bestari.
Baca Juga: Rumah Digeruduk Polisi, Andi Arief: Mohon Hentikan Bapak Presiden
