Infografis
Suara.com - Persoalan keuangan daerah yang dialami Pemkot Bekasi sepanjang tahun 2018 berpotensi berlanjut pada tahun 2019 mendatang.
Potensi tersebut sudah terlihat dalam APBD Kota Bekasi tahun anggaran 2019 yang belum lama ini disahkan.
APBD 2019 diketuk dengan skema tanpa sisa lebih perhitungan anggaran (silpa). Selain itu, dalam APBD tercantum anggaran sebesar Rp 484.514.947.542 yang mana peruntukannya untuk membayar hutang Pemkot Bekasi kepada pihak ketiga akibat kebijakan tunda bayar.
"Silpa kita nol, artinya di 2019 kita tidak ada uang. Kita juga harus membayar hutang kepada pihak ketiga," kata anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi, Chairoman J Putro, dalam Bincang Santai dengan Rukun Jurnalis Bekasi, Minggu (30/12/2018).
Baca Juga: Cerita Haru Tarra Budiman Dampingi Istri Melahirkan Putri Pertama
Menurutnya, dengan gambaran tersebut maka potensi munculnya masalah keuangan bisa saja terjadi. Apalagi kalau ternyata, hutang yang harus dibayar besarannya melebihi dari anggaran yang ditetapkan.
"Kita juga belum tau pastinya hutang kita berapa. Kalau ternyata ada penambahan tentu akan membuat keuangan kita semakin berat," kata dia.
Chairoman mengatakan, persoalan keuangan yang menimpa Pemkot Bekasi pada 2018 diakibatkan banyak faktor. Salah satunya, melesetnya perkiran silpa dan tidak terkontrolnya belanja daerah pada program Kartu Sehat.
"Perhitungan silpa kita meleset, ini menjadi salah satu sebab. Kemudian Kartu Sehat anggaran tidak terkontrol, awalnya diperkerikan Rp 175 miliar dalam perjalanannya anggaran terus bertambah hampir Rp 400 miliar," kata dia.
Di lain sisi kata dia, Pemkot Bekasi tidak mau terbuka dan berkata jujur atas kondisi keuangan yang sedang dialami.
Baca Juga: Kaleidoskop Liga Inggris: Man City Fenomenal, Liverpool Tak Kalah Hebat
"Tidak ada kejujuran, padahal jika saja mau mengakui maka akan ada langkah yang bisa segera diambil untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Karena daerah lain yang mengalami kendala serupa juga bisa selesai dengan adanya keterbukaan dan mau mengakui masalah yang ada," tandasnya.
Sementara itu,Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi, Eka Hidayat Taufik mengatakan, Pemkot Bekasi tetap optimis bisa menyelesaikan kendala keuangan yang dihadapi saat ini.
Ia juga menambahkan, bahwa kebijakan melakukan tunda bayar adalah salah satu solusi yang diambil Pemkot Bekasi untuk mengatasi masalah keuangan di 2018.
"Kalau kita tidak melalukan tunda bayar, pembangunan akan mandeg. Dan ini justru ke depannya akan mempersulit Pemkot Bekasi," kata dia.
Soal Kartu Sehat, Eka mengatakan, program tersebut sangat bermanfaat sekali untuk masyarakat. Dengan kebijakan tersebut, membuat indeks kesehatan masyarakat Kota Bekasi meningkat.
"Dibanding Kota Bandung, indeks kesehatan di Kota Bekasi lebih baik. Ini salah satu dampak dari diberlakukannya Kartu Sehat," tandasnya.
Eka juga tidak sependapat, bila Pemkot Bekasi disebut mengalami defisit anggaran.
Kalau disebut defisit kurang tepat, yang ada neraca keuangan kita tidak seimbang antara belanja dan pendapatan, hingga persoalan keuangan daerah yang dialami Pemkot Bekasi sepanjang tahun 2018 berpotensi berlanjut pada tahun 2019 mendatang.
Kontributor : Mochamad Yacub Ardiansyah
