Infografis
Suara.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan terus menggenjot pelatihan vokasi pada tahun 2019. Hal ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo yang memprioritaskan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) pada tahun terakhir pemerintahannya.
“Sebelumnya, Kemnaker sudah menjadikan pelatihan vokasi sebagai program prioritas. Setelah ada arahan Presiden Jokowi 2019 sebagai prioritas pembangunan SDM, masifikasi pelatihan vokasi lebih digenjot lagi,” kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), M Hanif Dhakiri dalam sambutan yang dibacakan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemnaker, Khairul Anwar, Jumat (28/12/2018).
Seiring dengan revolusi industri 4.0 dan teknologi digital, menurut Menaker persaingan bisnis dan pembangunan yang semula banyak bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam, bergeser pada persaingan pada penguasaan teknologi informasi dan kompetensi angkatan kerja. Di sinilah pentingnya investasi SDM.
Sumber daya alam akan habis dieksploitasi serta melahirkan problem lingkungan. Tidak demikian dengan investasi SDM yang tidak terbatas dan terus dinamis.
Baca Juga: Percepat Layanan, Kemnaker Siapkan Pengesahan PP dan Pendaftaran PKB Online
Dari sisi ketenagakerjaan, Indonesia dihadapkan pada SDM angkatan kerja yang 58,76 persen adalah lulusan SD-SMP, serta problem mismatch mencapai 63 persen. Harus ada intervensi dalam pembangunan SDM, agar skill dan kompetensi angkatan Indonesia mampu bersaing. ”Salah satu cara cepat untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja adalah dengan pelatihan vokasi,” ujar Menaker.
Terkait dengan pelatihan vokasi Kemnaker telah melakukan beberapa terobosan, yakni masifikasi pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK), pemagangan terstruktur serta sertifikasi uji kompetensi.
Masifikasi pelatihan di BLK dengan memberikan triple skilling: skilling, up-skilling dan re-skilling. Skilling untuk angkatan kerja yang ingin mendapatkan ketrampilan. Up-skilling untuk pekerja yang ingin meningkatkan skill, re-skilling untuk pekerja yang ingin mendapatkan keterampilan baru. Secara kumulatif, dari tahun 2015 - Oktober 2018 peserta pelatihan BLK mencapai 383.132 orang. Pada tahun 2019 secara akumulasi jumlahnya naik menjadi 660.476 orang.
Untuk pemagangan, secara akumulasi sejak 2015 - Oktober 2018 mencapai 149.064 orang. Pada 2019, secara akumulasi jumlahnya naik menjadi 360.864. Adapun peserta sertifikasi sejak 2015 - Oktober 2018 mencapai 1.349.559 orang, tahun 2019 secara akumulasi menjadi 1.875.748 orang.
Untuk mendekatkan akses pelatihan vokasi kepada masyarakat, pemerintah juga membangun BLK Komunitas. Tahun 2017 dengan 50 BLK Komunitas, 2018 75 BLK Komunitas. Tahun 2019 naik menjadi 1.000 BLK Komunitas. Tiap BLK Komunitas tiap tahunnya ditargetkan memberikan pelatihan kepada 100 orang.
Baca Juga: Kemnaker Minta Syarat Peserta Pemagangan di Perusahaan Dipermudah
Sementara untuk calon pekerja migran, Kemnaker juga akan memberikan pelatihan pada Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN), yang pada 2019 ditargetkan memberikan pelatihan kepada 100 ribu calon pekerja migran.
