Infografis
Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta untuk memasukkan kendaraan sepeda motor ke dalam program ganjil genap. Usulan itu disampaikan Anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) dari unsur LSM Transportasi Tori Damantoro.
Damantoro menilai jumlah kendaraan sepeda motor saat ini sudah banyak di Ibu Kota. Ia menyebut kebijakan ganjil genap bertujuan untuk mengalihkan penggunaan kendaraan pribadi menuju moda transportasi umum, sehingga aturan itu seharusnya juga berlaku untuk sepeda motor.
"Ganjil genap itu kebijakan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi agar beralih ke angkutan umum. Jadi seyogyanya berlaku untuk semua jenis kendaraan bermotor," kata Damantoro kepada Suara.com, Jumat (28/12/2018).
Dengan diberlakukannya kebijakan ganjil genap untuk motor, maka dapat dipastikan akan mengurangi jumlah pengendara motor di jalan protokol atau ras jalan yang sudah diberlakukan aturan ganjil genap. Ia yakin kalau sistem ganjil genap diberlakukan untuk kendaraan roda dua akan mendorong para pengendara motor beralih ke moda transportasi umum.
Baca Juga: Sudah Tua, Agus Rahardjo Tak Akan Maju Jadi Pimpinan KPK Lagi
Secara keseluruhan, DTKJ mendukung bila program ganjil genap bisa dilanjutkan. Sesuai Peraturan Gubernur, program ganjil genap berakhir pada 31 Desember 2018.
Damantoro pun merekomendasikan agar Pemprov DKI Jakarta dapat memperpanjang ganjil genap. Adapun syaratnya, program ganjil genap harus dilakukan tanpa jeda pada jam sibuk.
"Rekomendasi DTKJ dilanjutkan tapi skema dikembalikan seperti saat Asian Games tanpa jeda menerus dari pukul 06.00 sampai 21.00 WIB," tutup Damantoro.
Sebelumnya, Plt Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Widjatmoko mengatakan proses penggodokan hasil akhir kelanjutan program ganjil genap masih dibahas. Namun, hingga kini Pemprov DKI masih belum mengumumkan hasil keputusan kelanjutan ganjil genap.
Sedikit bocoran, Sigit mengakui dari hasil rapat yang dilakukan banyak pihak yang menginginkan bila program ganjil genap dilanjutkan. Banyak pula pihak yang menginginkan agar ada modifikasi lebih lanjut untuk menyempurnakan program ganjil genap.
Baca Juga: KPK Dikabarkan OTT Pejabat Kementerian PUPR
"Rata-rata semuanya mengarah ke perpanjangan. Ada masukan modifikasi, termasuk juga kemungkinan perluasan kawasan pemberlakukan ganjil genap," ujar Sigit.
