Infografis
Suara.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaaan (Kemendikbud) akan memberikan keringan kepada siswa peserta ujian nasonal di kawasan terdampak bencana alam. Keringanan itu akan diberikan di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Sulawesi Tengah.
Kemendikbud menyiapkan kebijakan khusus untuk pelaksanaan ujian nasional (UN) untuk mereka. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), Kemendikbud, Totok Suprayitno mengatakan konten yang diujikan pada UN akan disesuaikan dengan materi pembelajaran terakhir yang diterima siswa terdampak sebelum proses pembelajaran terganggu akibat bencana.
"Anak-anak yang terdampak akan dilayani sesuai dengan apa yang sudah dipelajari. Kalau anak-anak itu, katakanlah di semester terakhir terganggu (proses pembelajarannya), maka konten yang diujikan nanti akan sampai di semester terakhir, di mana dia belajar," kata Totok dalam siaran persnya di Jakarta, Jumat (28/12/2018).
Kebijakan itu juga berlaku bagi siswa terdampak yang berpindah sekolah ke daerah lain. Totok menjelaskan, saat ini sedang dilakukan pendataan oleh sekolah penampung melalui sistem pendataan bernama Bio UN.
Baca Juga: Gara-gara Semrawut, Sekda Pandeglang Mencak-mencak di Posko Tsunami
"Sekolah ini mengidentifikasi siswa tersebut, berasal dari mana, belajarnya sampai di semester berapa. Nanti secara spesifik soalnya akan disesuaikan," tambah dia.
Lebih lanjut Totok mengungkapkan, pelaksanaan UN di daerah terdampak bencana tetap bisa diselenggarakan dengan berbasis komputer (UNBK). Kemendikbud menyiapkan metode yang disebut "remote printing".
"Jika tidak tersedia komputer, UNBK dilaksanakan dengan alat kertas. Istilahnya melalui 'remote printing'. Itu sudah berdasarkan nama. Jadi masing-masing anak memiliki naskah soal yang berbeda satu sama lain,' kata Totok. Namun, Totok menambahkan, pihaknya tetap akan melihat jumlah siswa yang menggunakan metode tersebut. Jika jumlahnya sangat banyak, penggunaan UNKP menjadi pertimbangan.
Kebijakan pelaksanaan UN di daerah terdampak bencana telah dimuat dalam Prosedur Operasi Standar (POS) UN Tahun 2019. Dalam dokumen itu disebutkan bahwa Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sebanyak pelaksanaan UN berkoordinasi dengan Balitbang, direktorat dan pemerintah daerah terkait akan mengatur secara khusus pelaksanaan UN di daerah terdampak bencana berkaitan dengan jadwal, tempat, moda pelaksanaan, bahan, dan pengolahan hasil UN. (Antara)
Baca Juga: Update Tsunami Selat Sunda: Jumlah Korban Tewas Berkurang, Jadi 462 Orang
