Infografis
Suara.com - Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Djoko Santoso lebih memilih melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) daripada membiarkan negara runtuh. Djoko mengaku rela dihukum untuk menyelamatkan kondisi negara.
Ucapan tersebut diungkapkan Djoko saat ditanyakan apabila ada isu pelanggaran HAM Prabowo yang akan diangkat pada sesi debat Capres - Cawapres. Isu HAM sendiri akan menjadi tema pada sesi debat perdana yang digelar pada 17 Januari 2019 mendatang.
Djoko mengaku tidak khawatir apabila isu pelanggaran HAM mantan Danjen Kopassus itu kembali diungkit dalam sesi debat. Membela Prabowo, Djoko menyebut pelanggaran HAM perlu dilakukan sebagai salah satu pilihan bagi anggota yang sedang bertugas di tengah krisis.
"Nggak (khawatir). Kalau disuruh saya melanggar HAM, 5 tahun lalu saya pernah ditanya itu, melanggar HAM atau negara ini jadi rusak atau runtuh. Lebih baik melanggar HAM. Kan saya saja yang (nantinya) dihukum (di samping) negara tetap utuh. Itu pilihan-pilihan bagi orang yang bertugas di wilayah-wilayah krisis," kata Djoko dalam acara 'Ngobrol Bareng Djoksan' di Bos Cafe, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (27/12/2018).
Baca Juga: Stadion BMW Akan Dirancang Mirip Camp Nou Barcelona
Kemudian Djoko mengungkapkan pandangannya soal isu pelanggaran HAM yang dilakukan Prabowo pada 1998 lalu. Saat itu Prabowo dituduh menculik aktivis saat masih aktif menjadi Panglima Kostrad.
Djoko sempat heran isu itu kembali muncul saat Prabowo mendaftarkan diri sebagai Calon Presiden di Pemilu 2019. Namun, saat Ketua Umum Partai Gerindra itu menjadi pendamping Megawati Soekarnoputri di Pilpres 2009, isu tersebut sama sekali tidak berhembus.
"HAM itu daur ulang, dulu waktu Pak Prabowo jadi cawapresnya Bu Megawati tidak diserang. Lolos-lolos saja. Sekarang yang diperhatikan Pak Prabowo dituduh melanggar HAM dalam kurun waktu peralihan," ujarnya.
"Jadi itu pasti akan keluar, sudah pastilah. Cuma kalau sekarang melanggar HAM, itu lebih berat. Itu tuduhan ke Prabowo saat jaman peralihan. Nah sekarang ini sudah zaman normal, bahaya kalau ada tuduhan melanggar HAM," pungkasnya.
Baca Juga: Ada Kader Mundur, PAN: Berjuang 100 Persen Menangkan Partai dan Prabowo
