Natal adalah Perlawanan, Kristiani Gaza Palestina dalam Kepungan Israel

Suara.com - Natal bagi umat Kristiani di tanah Palestina lebih dari sekadar perayaan. Natal bagi mereka adalah perlawanan terhadap penjajahan Israel.

Untuk sekian kali, sekelompok kecil jemaat Kristen Ortodoks Gaza tak dapat merayakan Natal dengan berkunjung ke Betlehem dan Gereja Kelahiran Yesus di Tepi Barat yang diduduki tentara Israel.

Gaza sejak lama dikepung dan diisolasi oleh militer Israel. Setiap warga di Gaza, dilarang bersatu dengan anggota keluarga mereka di Tepi Barat. Bagi umat Kristiani Gaza, Israel juga menerapkan larangan untuk bepergian ke Gereja Nativity tempat kelahiran Yesus Kristus.

Samir Abu Nussira, warga Gaza, masih mengingat, sebelum daerah itu dikepung, hari Natal selalu dirayakan penuh kegembiraan oleh umat Kristiani maupun Muslim.

Baca Juga: Baru Rilis, Xiaomi Mi Play Disusun Jadi Pohon Natal

“Dulu, kami merayakan Natal dengan penuh suka cita. Dihadiri orang-orang terkemuka. Ada festival di lapangan publik dengan musik, beragam pertunjukan, parade, pohon Natal raksasa yang menyala-nyala, dan puluhan orang berpakaian seperti Santa,” kata Samir, kepada Al Jazeera, Selasa (25/12/2018).

Dalam kenangan Samir, Natal sebelum pendudukan Israel, adalah liburan yang menyenangkan. Ia dan keluarganya bisa merayakan Natal di Gereja Kelahiran Yesus dan disambung dengan bersilaturahmi ke kerabat di Tepi Barat.

"Namun, tahun ini, saya dan istri saya mengajukan petisi keada Israel untuk bepergian dengan anak-anak kami ke Betlehem untuk Natal, tetapi hanya anak-anak saya yang mendapat izin untuk bepergian keluar dari Gaza, sementara istri saya dan saya ditolak."

Israel mengizinkan orang-orang Kristen untuk mengajukan petisi luar biasa kepada Koordinator Kegiatan Pemerintah di Wilayah (COGAT), sebuah badan militer Israel yang mengelola sebagian Tepi Barat, untuk menyeberang dari Gaza selama musim liburan—tetapi izin jarang diberikan.

”Petisi itu tidak menjamin adanya kebebasan. Sudah banyak kasus petisi itu ditolak. Itu hanya akal-akalan Israel,” kata Kamel Ayyad, Direktur Hubungan Masyarakat Gereja Ortodoks di Gaza.

Baca Juga: Imbas Tsunami Selat Sunda, Destinasi Wisata Ragunan Membludak

Tahun ini, berdasarkan pencatatan gereja, terdapat 1.000 petisi yang diajukan umat Kristiani Gaza ke otoritas Israel untuk mengunjungi Betlehem,

”Sebagai balasan, kami menerima 104 kali penolakan. Hanya 350 petisi yang diterima, itu juga mayoritas untuk anak-anak. Apa anak-anak bisa pergi sendiri tanpa orang tua? Israel selalu menolak dengan alasan masalah keamanan, dalih mereka seperti biasa," keluhnya.

Israel yang mengklaim sebagai negara demokratis, menerapkan aturan pemohon petisi haruslah berusia 18 tahun atau lebih muda. Selain itu, petisi juga bisa diajukan oleh orang berusia 50 tahun atau lebih tua.

Tapi Ayyad menuturkan, tak jarang orang-orang berusia 50 tahun ke atas yang mengajukan petisi untuk mengunjungi Betlehem saat Natal atau perayaan keagamaan lain ditolak.

"Israel tidak membedakan antara Muslim dan Kristen Palestina. Jika Anda hanya Palestina, Anda akan terus dikenakan hukuman kolektif Israel, tindakan tegas dan larangan bepergian."

COGAT mengklaim pada laman daringnya bahwa, "Kebebasan beribadat dan beragama adalah bagian dari nilai-nilai yang dipromosikan Israel, dan kami bekerja untuk mempromosikan pemenuhan mereka".

Sebuah pernyataan dari pemerintah Israel membantah menempatkan batasan usia pada izin bagi warga Palestina Kristen Gaza untuk melakukan perjalanan ke Tepi Barat yang diduduki.

"Izin disetujui dan dikeluarkan sesuai dengan protokol dan kriteria yang relevan, dan tunduk pada izin keamanan standar," demikian pernyataan itu.

'Satu orang'

Meski berada dalam kepungan dan terjerat peraturan diskriminatif, umat Kristiani di Gaza tetap melakukan perlawanan.

Natal tahun 2018 ini, mereka tetap melakukan perayaan dan mengangkat tema “Natal dan Persatuan Palestina untuk Kemerdekaan.”

Perayaan pra-natal tahun ini digelar di halaman depan Asosiasi Kristen Muda (YMCA) di Gaza, Sabtu (22/12) akhir pekan lalu.

Dalam perayaan itu, umat Kristen, Islam, dan politikus dari berbagai spektrum tumpah ruah menikmati malam festival.

Satu pohon Natal besar dihias dan dilengkapi lampu kerlap-kerlip yang gemerlap. Sekelompok paduan suara tampil diiringi musik dan kibaran bendera nasional Palestina. Para orangtua, pemuda, dan anak-anak berbakapakain ala Sinterklas.

"Natal bagi kami adalah perlawan. Walau dikepung dan dihalangi, dilarang ke Betlehem, bagi kami Natal bisa dirayakan di mana pun,” kata Elias Al Jilda, anggota dewan YMCA.

"Melalui perayaan kami, kami menunjukkan kepada dunia cinta kami untuk kehidupan dan tanah air kami, karena kami menunjukkan bahwa kami, sebagai orang Palestina, akan terus mencari martabat dan kebebasan melalui hal-hal yang paling sederhana."

Sementara Wali Kota Gaza Ibrahim Abu Al Naja yang berafiliasi dengan kelompok puritan Hamas mengatakan, "Kehadiran kami di sini menunjukkan bahwa kami adalah satu orang, tanpa tempat untuk kebencian dan diskriminasi di antara kami.”

"Hari-hari kebahagiaan kita hanya sedikit, tetapi kita harus tetap menunjukkan penindas kita bahwa meskipun blokade, kita akan bersukacita dan menyalakan pohon Natal."

Bagi sebagian orang, menyalakan pohon Natal adalah tanda harapan untuk hal-hal yang lebih baik yang akan datang.

"Kami sangat berharap untuk kehidupan yang damai dan aman; di mana blokade dicabut dan Tepi Barat bersatu kembali dengan Gaza," Majid al-Amsh, seorang anggota YMCA, mengatakan kepada Al Jazeera.

***

Setahun sebelumnya, Natal di tanah Palestina juga merupakan bentuk perlawanan. Perayaan Natal tahun 2017, menjadi medium warga Palestina untuk memprotes Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mendeklarasikan pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Deklarasi yang secara tak langsung, merestui penjajahan Israel di tanah Palestina.

Rabu, 6 Desember 2017, seperti dilansir media Israel, Haaretz, umat Kristen Palestina menggelar aksi protes melalui cara mematikan seluruh lampu pohon Natal yang berada di Betlehem, Tepi Barat.

Lampu pada pohon Natal berukuran raksasa di lingkungan Gereja Nativity atau tempat Kelahiran Yesus Kristus dimatikan.

Begitu pula pohon Natal di kompleks pemakaman mendiang pemimpin Palestina, Yasser Arafat, juga dipadamkan.

Pemadaman lampu-lampu pohon Natal itu nyaris membuat kota tua Betlehem gelap gulita.

Pemerintah setempat menegaskan, pemadaman lampu-lampu pohon Natal itu merupakan bagian aksi memprotes pidato Presiden AS Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

"Lampu-lampu pohon Natal sengaja dimatikan sebagai bentuk protes rakyat terhadap keputusan Trump. Ini bentuk kemarahan kami," kata Fady Ghattas, juru bicara pemerintahan khusus Betlehem.

Nabil Abu Rudeineh, juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan kepada wartawan di Ramallah bahwa pemerintahnya menolak segala keputusan pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem.

"Palestina tanpa Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya adalah hal yang mustahil," tegas Rudeineh.

Ia juga menegaskan, bahwa administrasi Palestina menolak pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Gelombang aksi protes lantas menjalar ke seluruh wilayah Palestina pada masa liburan Natal 2017. Aksi-aksi protes itu juga diikuti oleh semua warga dan faksi politik di Palestina. Kaum Islamis, Kristen, Komunis, Pan-Arabisme, Nasionalis, tumpah ruah ke jalan-jalan melakukan aksi yang tak jarang berakhir bentrokan berdarah.

Uniknya lagi, dari pendemo kalangan Kristen Palestina, turut memakai busana ala Santa Klaus atau Sinterklas.

Berpakaian serba merah dan memakai janggut buatan, pendemo yang memakai baju Sinterklas itu turut melempari militer Israel memakai batu.

Umat Kristen Palestina juga menyatakan tak bakal mengadakan festival memeringati Hari Natal 2017 sebagai bentuk protes terhadap deklarasi Trump.

Bahkan, mereka menyatakan tidak bakal ada festival untuk merayakan Hari Natal di Nazareth—wilayah tempat Yesus Kristus lahir dan tumbuh kembang.

Ali Salam, seorang muslim yang menjadi Wali Kota Nazareth, menegaskan warganya tak mau membuat pesta Natal sebagai bentuk protes terhadap deklarasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

"Kami sudah merencanakan sejumlah acara artistik untuk merayakan Natal bersama tahun ini. Ada festival, juga pasar Natal yang meriah. Tapi akhirnya, kami semua memutuskan untuk tak jadi melaksanakan pesta sebagai bentuk protes terhadap Trump," tegas Wali Kota Ali Salam seperti dilansir The Times of Israel, Jumat (15/12).

"Identitas dan keyakinan kami tidak untuk diperdebatkan," tegas Salam. "Tapi, keputusan (deklarasi Trump) telah merenggut kebahagiaan kami dalam Natal tahun ini, dan membuat kami membatalkan seluruh festival," tambahnya.

Nazareth adalah satu dari kota suci bagi umat Kristen dunia. Dalam Kristianitas, Nazareth adalah kota tempat Malaikat Gabriel menyampaikan wahyu Tuhan kepada Bunda Maria bahwa perempuan suci itu akan melahirkan bayi Yesus.

Menurut Perjanjian Baru, Yesus juga tumbuh kembang di kota tersebut.

Setiap tahun, kota Nazareth selalu menyelenggarakan festival meriah merayakan Hari Natal. Festival itu juga menjadi daya tarik bagi wisatawan mancanegara dan menjadi salah satu sumber pendapatan utama kota.

Nazareth sendiri dihuni oleh mayoritas Arab Israel. Mayoritas kota itu dihuni oleh umat Kristen. Sementara dua per tiga sisanya Muslim.