Infografis
Suara.com - Front Pembela Islam memastikan akan terus mengawasi gerak gerik mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ketika sudah bebas dari penjara pada 24 Januari 2019. Setelah bisa menghirup udara bebas, Ahok pun diminta untuk mengontrol ucapannya apabila tak mau kembali meringkuk di jeruji besi.
Juru Bicara FPI Slamet Ma'arif mewanti-wanti agar Ahok tak lagi memberikan pernyataan yang bisa menyakit umat muslim.
"Hanya orang bodoh yang jatuh 2 kali di lobang yang sama," kata Slamet kepada wartawan, Jumat (21/12/2018).
Slamet pun mengaku siap kembali mengerahkan massa untuk berdemo dan mendesak mempidanakan Ahok jika kembali dianggap melakukan penistaan agama.
Baca Juga: Bebas 24 Januari 2019, Ahok Sebenarnya Bisa Bebas Tahun Ini
"Pasti lah (gelar aksi). Ini bukan urusan FPI tapi urusan umat Islam dan yang kita tuntut kan dari awal penegakan hukum," tegasnya.
Diketahui, Ahok terjerat kasus penistaan agama karena pidatonya saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Semua cerita itu bermula saat Ahok mengunjungi Kepulauan Seribu pada hari Selasa 27 September 2016.
Dalam kunjungan kerja itu, Ahok sempat berpidato dan mengutip surah Al Maidah ayat 51 dari Alquran sembari menyatakan warga tak perlu memilih dirinya pada Pilkada 2017.
Sementara pada tanggal 6 Oktober 2016, akun Facebook milik Buni Yani mengunggah cuplikan video tersebut dan viral karena sebagian orang menilai Ahok melecehkan ayat Alquran.
Selang sehari, 7 Oktober 2016, Novel Chaidir Hasan melaporkan Ahok ke Bareskrim Polri. Ahok lantas meminta maaf kepada publik pada hari Senin 10 Oktober 2016.
Baca Juga: Polisi Jerat Lima Undang-Undang ke Tersangka Amblesnya Jalan Raya Gubeng
Namun, sejumlah kalangan menggelar demonstrasi pada tanggal 14 Oktober 2016 mendesak polisi mentapkan Ahok sebagai tersangka.
Sebagai respons, Ahok menyambangi Bareskrim Polri pada Senin 24 Oktober 2016 untuk memberikan klarifikasi mengenai pernyataannya di Kepulauan Seribu.
Pada hari Selasa 15 Oktober 2016, Bareskrim Polri gelar perkara secara terbuka. Selang sehari, Rabu 16 Oktober 2016, polisi menetapkan Ahok sebagai tersangka.
Setelah melewati proses persidangan yang juga diwarnai demonstrasi berjilid-jilid kelompok anti-Ahok pada masa kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017, Ahok divonis bersalah dan harus menjalani masa 2 tahun pemenjaraan pada tanggal 9 Mei 2017.
Atas pertimbangan keselamatannya, Ahok menjalani masa pemenjaraan di Rumah Tahanan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.
Setelah menjalani masa hukumanya, Ahok dikabarkan bebas pada tanggal 24 Januari 2019. Bebasnya Ahok pun dibenarkan oleh Kabag Humas Ditjen PAS Kemenkumham, Ade Kusmanto.
"Ahok bebas tanggal 24 Januari 2019 karena remisi Natal," terangnya.
