Suara.com - Gubernur Lukas Enembe berencana bertemu dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait kasus Nduga. Pertemjan itu juga akan dilakukan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Papua atau DPRP.
Lukas juga akan bertemu Panglima TNI dan Kapolri. Dalam pertemuan itu Lukas ingin pemerintah pusat menarik pasukan dari Nduga yang sebelumnya ada penembakan yang dilakukan OPM di proyek Trans Papua.
"Kami ada rencana bertemu dengan Pak Presiden Jokowi dan Panglima TNI, termasuk Kapolri," katanya usai Rapat Paripurna V di Gedung DPRP, Kota Jayapura, Kamis (20/12/2018) malam.
Menurut dia, itu merupakan langkah selanjutnya setelah menyampaikan pernyataan di media cetak dan elektronik terkait permintaan penarikan pasukan TNI dan Polri di Nduga, mengingat perayaan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 tinggal menghitung hari.
Baca Juga: Usai Penembakan OPM, TNI Berniat Ambil Alih Proyek Trans Papua
"Ya langkah selanjutnya kita ketemu Presiden Jokowi, dengan lembaga terkait disini seperti DPRP dan MRP, bertemu juga dengan Komnas HAM dan lembaga terkait lainnya di Jakarta," ujarnya.
Mengenai tim independen yang akan segera dibuat dan dikoordinir olehnya, Lukas menyampaikan pihaknya akan membawa bahan makanan dan obat-obatan ke Nduga.
"Termasuk hasil kunjungan tim independen ini, akan kita pantau dan ungkap ke media, kami buat laporannya dan sampaikan ke pemerintah pusat. Ini juga bukan masalah Nduga, tetapi persoalan di Papua akan kami laporkan," tuturnya.
Terkait wacana bom yang diduga digunakan oleh TNI dan Polri yang belakangan marak diberitakan dan dikomplain sejumlah pihak, Lukas yang juga Ketua Partai Demokrat Papua mengatakan bahwa hal itu bukan seperti yang diduga oleh orang awam.
"Itu bukan bom yang mungkin dimaksud, tetapi bom lainnya. Tetapi yang utama adalah melihat peristiwa yang ada di Nduga, saya 10 tahun menangani ini," kata Lukas.
Baca Juga: Surat TPNPB-OPM Untuk Jokowi: Setop Trans Papua, Hak Kami untuk Merdeka
Sementara itu, Ketua DPRP Yunus Wonda menyampaikan hal yang sama, bahwa pihaknya bersama Gubernur Lukas Enembe dan pemangku kepentingan lainnya akan ke Jakarta terkait masalah Nduga.