Infografis
Suara.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) kini tengah menjadi sorotan. Terkini adalah keputusan soal penggunaan kotak suara berbahan kardus atau karton yang menuai kontroversi. Beberapa pihak menilai, KPU sudah berpihak.
"KPU sering kali dijebak untuk masuk narasi kontestasi. Misalnya soal kotak suara karton," ujar Difektur Perludem Titi Anggraini di gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (18/12/2018).
Menurut dia, isu pemakaian kotak suara kardus membuat KPU seakan-akan berpihak kepada pemerintah. Pasalnya, kubu pemerintah dalam hal ini sang petahana, Joko Widodo atau Jokowi mendukung KPU dalam penggunaan kotak suara kardus. Sedang kubu oposisi mengkritik keras kebijakan tersebut.
"Kritik datang dari kelompok oposisi sementara petahana cenderung bisa memahami keberadaan kotak suara karton. Lalu narasi KPU seolah-olah dibawa sama dengan narasi pendukung penguasa," terangnya.
Baca Juga: Geger Tanda Salib Nisan Warga Katolik di Yogyakarta Dipaksa Dipotong
KPU sebagai satu-satunya badan penyelenggara pemilu diharapkan bisa mencerminkan sikap netral di depan masyarakat. Integritas KPU bisa turun dan berdampak pada minimnya kepercayaan masyarakat.
"Kalau KPU tidak membangun narasi yang beridentitas independen, maka dia akan tertarik pada dua dikotomi ini. Ini tantangan di 2019 di mana pemilih kita harus dapat informasi yang terbebas dari kebohongan," jelasnya.
Sebelumnya, keputusan KPU menggunakan kotak suara berbahan kardus sempat mengundang tanggapan miring dari beberapa pihak. Salah satunya dari kubu paslon Capres-Cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ferry Juliantono mengaku tak habis pikir dengan ide-ide KPU menjelang pelaksanaan Pemilu 2019.
Selain kotak suara yang berbahan kardus, Ferry masih ingat dengan wacana KPU yang memperbolehkan masyarakat disabilitas mental untuk menyoblos di hari pemilihan.
Baca Juga: Prabowo Sebut Indonesia Bakal Punah, HNW: Media Motong Berita, Buat Gaduh
"KPU nih aneh-aneh sekarang suruh pemilihan sama orang yang gila yang waras, itu sama lah. Tapi ada beberapa yang agak aneh lah kaya kotak suara sebaiknya jangan kardus, (tapi) yang kuat," kata Ferry di Kantor BPN, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (15/12/2018).
