Infografis
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan kasus korupsi di Gorontalo yang ditangani Kejaksaan Tinggi Gorontalo akan jalan terus. Adapun KPK telah menerima sekitar 10 kasus dugaan korupsi di Gorontalo yang telah disupervisi dari Kejati Gorontalo ke penyidik KPK.
Wakil Ketua KPK Laode M. Syarief mengatakan, dari 10 kasus yang disupervisi, diduga ada yang melibatkan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie. Maka itu, penyidik KPK masih mengumpulkan sejumlah bukti-bukti dalam menindaklanjuti kasus dugaan korupsi di Gorontalo tersebut.
"Ya, kami akan tindaklanjuti. Soalnya, kalau semua bukti-buktinya cukup dan misalnya kasusnya kami sudah supervisi dan KPK ambil itu kasusnya, biasanya akan jalan terus," kata Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarief, dikonfirmasi, Senin (17/12/2018).
Laode menjelaskan bila sejumlah kasus di Kejaksaan melakukan supervisi, maka KPK akan memberikan sejumlah rekomendasi serta memberikan bantuan ahli serta data-data untuk melanjutkan kasus yang sedang ditangani kejaksaan.
Baca Juga: Ribuan e-KTP Tercecer, Komisi A DPRD DKI Jakarta Panggil Dukcapil
"Kalau sekarang ini kasusnya nggak jalan-jalan, kami akan adakan gelar perkara bersama. Yang gelar perkara tersebut bisa dilakukan di KPK, bisa juga di Gorontalo," ujar Syarief
Syarief pun akan mengecek kembali secara detail, bila memang 10 kasus dugaan korupsi di Gorontalo sudah dilakukan supervisi. Syarief menegaskan bila memang sudah di supervisi maka akan ditindak lanjuti.
"Ya, kalau diambil alih dari Kejaksaan Tinggi ke KPK, nggak mungkin mangkrak," kata Syarief
Untuk diketahui, 10 kasus yang menjadi atensi penyidik KPK, dari hasil supervisi bersama Kejaksaan Tinggi Gorontalo yakni.
1.Kasus diduga korupsi dalam pembangunan gedung DPRD Kabupaten Gorontalo pada tahun 2008.
Baca Juga: Ketum PSI: Larangan Poligami Akan Beri Kontribusi Positif Jokowi - Ma'ruf
2. Kasus alat pengadaan kesehatan RS Anggaran Belanja Tambahan (ABT) untuk RSUD Tani dan Nelayan kabupaten boalemo dan RSUD Pohowanto tahun 2004, yang diduga melibatkan mantan Gubernur Gorontalo.
3. Kasus pada proyek tujuh paket peningkatan pekerjaan jalan delima sebesar Rp. 8.772.000.000 oleh PT. Karunia Jaya pada dinas pekerjaan umum kota Gorontalo Tahun 2015, telah ada 18 tersangka.
4. Kasus pada proyek tujuh paket peningkatan pekerjaan jalan rambutan sebesar Rp. 19.440.000.000, oleh PT. Bumi Mata Kendari pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Gorontalo Tahun 2015, telah ada 18 tersangka.
5. Kasus pada proyek 7 paket peningkatan pekerjaan jalan beringin sebesar Rp. 23.414.430.000,- oleh PT. Lia Bangun Persada pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Gorontalo Tahun 2015, telah ada 19 tersangka.
6. Kasus penyelewengan dana dalam pekerjaan pembangunan pasar rakyat pontolo di desa ombulodata, kecamatan kwandang, kabupaten Gorontalo utara pada dinas koperasi, perindustrian, dan perdagangan Kabupaten Gorontalo utara APBN-TP (tahap I) dengan nilai kontrak sebesar Rp 4.329.386.000, Tahun 2015 oleh PT. Aneka Karya Pratama.
7. Kasus penyelewengan dana dalam pekerjaan pembangunan pasar rakyat pontolo di desa Ombulodata, kecamatan kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara pada dinas koperasi, perindustrian, dan perdagangan Kabupaten Gorontalo Utara APBN-TP (tahap I) dengan nilai kontrak sebesar Rp 11.245.000.000, Tahun 2015 oleh PT. Fajar harapan indah dan PT. Catur Indah Agra Sarana.
8. Kasus dalam pembangunan bendung dan jaringan transmisi air baku longalo di Kabupaten Bone Bolango oleh PT. Sinar bintang surya adhitya pada balai wilayah sungai II Gorontalo Tahun 2015, telah ada 18 tersangka.
9. Kasus pada proyek tujuh paket peningkatan pekerjaan jalan Beringin II senilai Rp. 2.535.535.000, oleh PT. Fathir Karya Tama pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Gorontalo tahun anggaran 2015, telah ada 14 tersangka.
10. Kasus penyimpangan pada pembebasan lahan pembangunan jalan Gorontalo Outer Ring Riad (GORR) dan fasilitas umum lainnya di Wilayah Provinsi Gorontalo.
