Infografis
Suara.com - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membenahi masalah juru parkir liar atau jukir liar. Dia membandingkan penanganan parkir liar di era Basuki Tjahaja Purnama saat menjadi gubernur DKI Jakarta.
Keberadaan jukir liar sangat meresahkan dan berpotensi terjadi gesekan. Gembong menilai penyebab terjadinya pengeroyokan anggota TNI AD oleh jukir adalah maraknya jukir liar di ibu kota. Bila tidak ada jukir liar, maka insiden pengeroyokan pun bisa dihindari.
"Kita minta ke Pemprov segera menangani dan menertibkan persoalan juru parkir liar agar persoalan itu tidak menimbulkan konflik bagi yang lain," kata Gembong saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (13/12/2018).
Gembong menilai terlalu banyak ruang-ruang yang tidak ditangani oleh Pemprov DKI sehingga banyak yang dimanfaatkan oleh oknum untuk menjadi jukir liar. Ini merupakan bentuk keteledoran Pemprov DKI dalam hal pengawasan.
Baca Juga: Diserang dan Dipukul Massa, Kapolsek Ciracas Masih Mengeluh Nyeri di Perut
Seharusnya, jukir yang ada di ibukota dikelola dengan baik oleh Pemprov DKI. Mereka direkrut untuk bisa mendapatkan pembinaan dari Pemprov DKI.
"Ruang untuk orang mencari nafkah yang di luar ketentuan itu harusnya makin kita perkecil. Karena kita masih terlalu banyak ruang seperti itu maka persoalan konflik horizontal ini banyak terjadi," ungkap Gembong.
Gembong mencontohkan penataan kawasan Tamah Abang di era Ahok memimpin. Ketika Pemprov DKI dengan tegas melakukan pengawasan, maka para preman pun menyingkir hingga akhirnya tidak ada lagi pemerasan. Namun, saat pengawasan kendor, para preman kembali lagi beraksi.
"Ketika tertib Tanah Abang, nggak hidup preman. Tapi sekarang pas semrawut? Ya kembali lagi karena itu tadi, ada gula ada semut," pungkas Gembong.
Baca Juga: Usai Diserang, Kapolsek Ciracas Mengeluh Nyeri di Perut
