Infografis
Suara.com - Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Isnawa Adji menegaskan, peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan Intermediate Treatment Facility (ITF) di Sunter, Jakarta Utara, akan dimulai pada 20 Desember mendatang. Meski demikian, hingga kini laporan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) belum rampung digarap.
Isnawa mengatakan, grounbreaking pembangunan ITF tidak ada kaitannya dengan penyelesaian dokumen Amdal. Sehingga, pihaknya tidak perlu menunggu dokumen Amdal selesai untuk bisa melakukan pembangunan.
"Rencana groundbreaking 20 Desember. Kalau Amdal kan lama tidaknya terkait kesiapan datanya, tergantung dari kelengkapan persyaratannya. Sebetulnya groundbreaking tidak harus menunggu amdal, dia simultan," kata Isnawa saat dihubungi, Selasa (11/12/2018).
Amdal merupakan kajian mengenai dampak yang dihasilkan terhadap lingkungan dari pembangunan suatu kegiatan atau proyek. Dokumen Amdal menjadi salah satu persyaratan sebelum melakukan pembangunan dan digunakan oleh pemerintah untuk memutuskan apakah pembangunan layak atau tidak untuk dilanjutkan.
Baca Juga: Polisi Tunggu Pemeriksaan Jaksa Soal Berkas Perkara Hercules
Meskipun berkas Amdal belum rampung diselesaikan, Isnawa mengakui akan mencoba untuk menyelesaikan berkas tersebut. Hal itu dilakukan sebagai bentuk antisipasi agar tidak terjadi kesalahan.
"Kami antisipasi juga kan NGO soalnya pasti nanya soal Amdal masa groundbreaking nggak ada amdal, nggak mungkin," ungkap Isnawa.
Isnawa menjelaskan, saat ini pihaknya dan PT. Jakarta Propertindo selaku kontraktor sedang melakukan persiapan groundbreaking. Rencananya, pada 13 Desember mendatang akan dilakukan diskusi publik guna membahas rencana pembangunan ITF.
"Yang bikin diprakarsai Jakpro, Fortum sama konsultan, kami yang mengkaji ada tim teknis," tandasnya.
Pembangunan ITF sudah direncanakan sejak era kepemimpinan Gubernur Fauzi Bowo. Namun setelah tiga kali berganti gubernur, barulah pada era kepemimpinan Anies Baswedan saat ini ITF akan mulai dibangun.
Baca Juga: Tanggapi 8 Rekomendasi Komnas HAM, JK: Tidak Mudah untuk Mengungkap
