Infografis
Suara.com - Program Padat Karya Tunai infrastruktur berbasis masyarakat yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) pada 2018 dianggarkan sebesar Rp11,28 triliun, dimana Rp2,4 triliun merupakan belanja upah. Melalui program cash for work ini, masyarakat tidak hanya sebagai penerima manfaat, namun juga terlibat dalam pembangunannya.
Program PKT di KemenPUPR terdiri dari program percepatan peningkatan tata guna air irigasi (P3TGAI), operasi dan pemeliharaan (OP) irigasi, Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PISEW), Program Penyediaan Air Minum Berbasis Masayarakat ( Pamsimas), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), pembangunan rumah swadaya maupun rusun dan rumah tapak untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dan pemeliharaan rutin jalan.
Program-program tersebut bertujuan untuk mendukung Nawa Cita, yakni meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dan komitmen Indonesia melaksanakan Sustainable Development Goals (SDGs).
PKT Sanimas, misalnya, bertujuan untuk meningkatkan akses sanitasi layak, khususnya bagi MBR. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2017, akses sanitasi layak di Indonesia pada 2017 mencapai 76 persen.
Tersedianya infrastruktur sanitasi diharapkan dapat mengurangi jumlah praktik buang air besar sembarangan di Indonesia, yang masih banyak dilakukan masyarakat.
“Kementerian PUPR terus berupaya memenuhi target 100-0-100 pada 2019, yakni tersedianya 100 persen akses air minum aman, 0 persen kawasan kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak bagi masyarakat,” kata Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, beberapa waktu lalu.
Salah satunya dilakukan di 10 desa, di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Melalui PKT Sanimas, sebanyak 440 jamban dan 373 septic tank dibangun di kawasan itu dan tersebar di Desa Sungai Kinjil, Desa Sukabangun, Desa Ulak Medang, Desa Batu Tajam, Desa Mahawa, Desa Serengkah Kanan, Desa Rangga Intan, Desa Muara Jekak, Desa Alam Pakuan, dan Desa Mekar Raya.
Masyarakat diberdayakan sebagai pelaku utama pembangunan fasilitas sanitasi di desanya, sementara KemenPUPR, melalui Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman (PSPLP) Provinsi Kalimantan Barat, Ditjen Cipta Karya, menyediakan Fasilitator Kabupaten (Faskab) dan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) untuk memberikan pendampingan teknis dan administrasi anggaran.
Setiap desa mendapatkan dana sebesar Rp300 juta untuk pembangunan jamban dan septic tank, baik individu maupun komunal, yang dapat digunakan 15 kepala keluarga. Tenaga kerja yang dilibatkan setiap desanya sebanyak 20 orang.
