Infografis
Suara.com - Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Mahfud MD, menjadi pembicara dalam serial dialog kebangsaan di Jepang. Ia mengingatkan ancaman yang membayangi Indonesia, yaitu retaknya ikatan kebangsaan akibat politik identitas.
Pada kesempatan itu, politisi dan akademisi ini juga bicara tentang pentingnya menjaga Negara Kesatuan republik Indonesia (NKRI) serta mengkampanyekan pilpres ceria dan pemilu damai.
Dia khawatir, penggunaan simbol-simbol keagamaan mampu memancing perpecahan di antara bangsa Indonesia. Selain penggunaan identitas keagamaan, kelompok lain yang lebih ekstrem, disebutnya ingin mengganti sistem negara, mengganti apa yang telah disepakati, merombak kesepakatan sampai ke akar-akarnya.
"Muncul radikalisme yang meniadakan kekayaan perbedaan, padahal kemerdekaan itu sebetulnya didapat dari perbedaan, yaitu perbedaaan yang bersatu di negeri ini," katanya dalam "Dialog Kebangsaan Merawat Persatuan NKRI", di Tokodai Okayama Campus, Tokyo, Jepang, Jumat (7/12/2018).
Dia mengingatkan bahwa bahwa perbedaan adalah ciptaan Tuhan.
"Jangan mau diadu domba lewat hoaks misalnya, di media sosial," papar Mahfud.
Ia mengatakan, demokrasi dan integrasi adalah dua hal yang bertolak belakang, tetapi harus dijalankan dua-duanya.
"Demokrasi mengarah pada arti kebebasan, sedangkan integrasi mengarah pada hal untuk menyatukan," ujarnya.
Pilpres Ceria
Agenda di Jepang adalah salah satu kegiatan Mahfud sebagai pembicara dalam serial dialog di Negeri Matahari Terbit. Pada Sabtu 8 Desember, Mahfud kembali menjadi pembicara dalam Dialog Kebangsaan bertajuk "2019 Pilpres Ceria Antihoax", di Kota Hamamatsu.
Dia menegaskan bahwa pemilu adalah salah satu wujud yang paling konkret dari implementasi demokrasi.
"Marilah kita laksanakan pemilu dengan sebaik-baiknya," katanya.
Saat ini, kata dia, Indonesia sudah mempunyai instrumen-instrumen hukum untuk jalannya Pemilu yang baik, yakni adanya KPU yang independen, Bawaslu/Panwaslu, DKPP, dan MK, yang semua mengawal Pemilu. Sebagai perbandingan, pada era Orde Baru, Pemilu didominasi oleh pemerintah yang berpusat di Departemen Dalam Negeri.
Acara di Jepang ini berlangsung meriah, dan dihadiri oleh mahasiswa dan masyarakat Indonesia yang bekerja di Shizuoka. Dalam sesi tanya jawab, Mahfud banyak ditanya tentang persoalan hoaks yang menimbulkan kesan permusuhan dan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat menjelang Pemilu.
