Infografis
Suara.com - Ratusan pekerja seks komersial (PSK) melakukan aksi unjuk rasa di depan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam aksinya mereka meminta pemerintah menunda penutupan lokalisasi Karang Dempel, Kecamatan Alak, Kota Kupang.
Sri Utami, selaku koordinator dari Blok Sederhana mengatakan sebanyak 130 PSK yang bekerja di lokalisasi Karang Dempel, Tenau Kupang meminta penundaan penutupan lokalisasi KD. Rencanannya penutupan akan dilakukan pemerintah setempat pada awal Januari 2019.
"Kami yang bekerja di KD merupakan tulang pungung keluarga. Kami bisa membiayai kebutuhan keluarga dari pekerjaan kami selama ini. Kami masih ada tangungan anak sekolah di Jawa," kata Sri, Senin (10/12/2018), seperti dilansir dari Antara.
Sri menerangkan, penghuni lokalisasi Karang Dempel yang menghuni empat blok yaitu blok Sederhana, Bukit Indah, Gading, dan Citro tidak menolak terhadap rencana pemerintah menutup kawasan prostitusi itu. Namun ia meminta proses eksekusi tidak dilakukan dalam waktu dekat.
Baca Juga: Bos Gojek Nadiem Makarim Masuk 50 Deretan Sosok Inspirasi
"Kami tidak menolak terhadap rencana penutupan karena sudah merupakan program pemerintah, namun tidak dilakukan secara mendadak. Kami minta penutupan ditunda hingga tahun 2020 setelah kami memiliki keuangan yang memadai," kata Sri.
Menurutnya, penundaan penutupan lokalisisi KD akan berdampak pada kehilangan pendapatan ekonomi keluarga para PSK.
Selain itu ia menyebut kalau penutupan lokalisasi KD dilakukan pada 1 Januari 2019 akan berdampak pada anak-anak mereka yang terancam putus sekolah karena ketiadaan biaya pendidikan.
"Anak kami bisa berhenti sekolah karena tidak memiliki biaya pendidikan," kata Sri.
Ia mengatakan, Pemerintah Kota Kupang sudah pernah melakukan sosialisasi terkait rencana penutupan lokalisasi terbesar di daerah itu.
Baca Juga: Mau Kelabui Polisi Saat Dibekuk, Ria Selipkan Sabu di Paha
"Kami minta penutupan ditunda dalam kurun waktu satu atau dua tahun ke depan," kata Sri.
Sri mengaku kecewa terhadap DPRD NTT yang tidak responsif terhadap kehadiran ratusan PSK ke DPRD NTT untuk menyampaikan aspirasinya.
"Mungkin karena kami ini rakyat kecil yang tidak memiliki arti apa-apa sehingga aspirasi kami kurang diperhatikan para anggota DPR. Tidak satupun anggota DPRD NTT yang datang menemui kami," kata Sri dengan nada kecewa.
