Infografis
Suara.com - Badan Pengawas Pemilu tengah mengkaji dugaan pelanggaran kampanye dalam isi pidato pentolan FPI Rizieq Shihab dalam acara Reuni Akbar 212 yang juga dihadiri Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto di Monas, Jakarta Pusat, Minggu (2/12) akhir pekan lalu.
Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengungkapkan, tengah berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu.
"Sedang dikoordinasikan dengan teman kepolisian. Pada saat acara itu digelar, kami akui tak ada pelanggaran. Tapi akan kami kaji lagi,” kata Rahmat kepada wartawan, Senin (3/12/2018).
Rahmat menuturkan telah meminta Bawaslu DKI Jakarta untuk mengkaji rekaman pidato Rizieq secara utuh, agar tidak menimbulkan perbedaan pendapat.
Baca Juga: Sebut Jokowi Banci, Pemeriksaan Habib Bahar Bin Smith Tetap di Jakarta
Selain itu, kata Rahmat, Bawaslu DKI Jakarta juga diminta mencari tahu apakah Rizieq termasuk dalam bagian tim kampanye pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presdien nomer urut 02 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno atau tidak.
Pasalnya, kata Rahmat, kalau yang bersangkutan ternyata merupakan bagian dari tim kampanye, hal itu jelas telah melanggar aturan kampanye. Mengingat kampanye rapat umum atau kampanye terbuka baru dimulai pada 24 Maret sampai 13 April 2019.
"Kami periksa apakah itu sengaja oleh panitia atau enggak. Atau apakah Rizieq juga masuk tim kampanye. Kalau dia masuk, ya akan jadi masalah, karena tidak boleh dia seperti itu. Sebab, rapat umum tidak diperbolehkan saat ini," imbuhnya.
Untuk diketahui, Rizieq Shihab meminta agar massa aksi reuni Akbar 212 untuk memilih capres dan cawapres dari pilihan ijtimak ulama.
Melalui sambungan telepon dari Mekah Arab Saudi, Rizieq menganggap haram hukumnya memilih capres dan cawapres dari partai yang diklaimnya penista agama.
Baca Juga: Disebut Sesat, Ketua PBNU: Usir Dubes Arab Saudi
Ia juga menyerukan agar massa aksi memilih capres dan cawapres hasil pilihan ijtimak ulama, yakni Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.
"Saya mengajak semua yang ada di sini untuk berubah, dan perubahan yang paling dekat adalah 2019 ganti presiden," kata Rizieq.
