Infografis
“Hal ini yang membuat perusahaan-perusaahan juga tidak menerima mereka,” ujar Rudi beberapa waktu lalu.
Peluang itu hanya terbuka pada sektor informal, seperti salon. Tetapi pemerintah juga tak bisa menjangkau mereka yang berusaha hidup pada sektor informal.
“Kalau sektor informal tidak bisa saya pantau,” ujarnya.
Sementara Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Hasyima mengatakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk membantu para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) sudah cukup optimal. Pemerintah akan memberikan pelatihan bagi mereka termasuk para transpuan seperti Lila dan Putri.
Baca Juga: Duh, Alexa Bisa Prediksi Kapan Pasangan Putus Lho!
“Mereka (transpuan) mau apa? Mau memasak? Mau salon, kami bisa berikan pelatihan, beberapa kali sudah jalan,” ujar Hasyima.
Namun, banyak kendala yang ditemui di lapangan, pihaknya sulit menemukan keberadaan para transpuan tersebut. Kalaupun ada, pasti itu setelah dilakukan razia. Kendala lainnya yang ditemui Dinas Sosial yaitu para transpuan tersebut sering berpindah-pindah tempat, sehingga sulit untuk memantau keberadaan mereka.
Hal tersebut yang membuat pelatihan yang mereka buat sangat sepi peminatnya. Sejak tahun 2016 sampai dengan 2018, pelatihan yang dibuat hanya sekali saja. “Itupun hanya tahun 2017, tahun ini tidak ada,” kata Hasyima.
Pelatihan tersebut berupa keterampilan khusus salon bagi transpuan. Waktu itu hanya tiga orang transpuan yang mengikuti pelatihan tersebut.
Mereka digabung dengan pekerja seks komersial (PSK). Dinas memberikan pengumuman pelatihan sudah diberitahukan melalui kecamatan dan kelurahan. “Memang dasar peminatnya saja yang sedikit,” ujarnya.
Baca Juga: Bantah Stop Produksi Xenia, Daihatsu: Jumlahnya Terus Turun
Sebelum mendapat pelatihan ketrampilan, pemerintah berusaha mengubah penampilan para transpuan. Mereka yang terjaring razia, rambutnya akan dipotong bahkan dipotong habis hingga botak.
