Infografis
Suara.com - Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni menegaskan, Presiden kedua RI yang juga penguasa otoriter era Orde Baru Soeharto adalah simbol praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme alias KKN.
Raja Juli Antoni mengakui, siap berdiskusi dengan pihak-pihak yang membela serta mengagung-agungkan Soeharto.
"Jika ada yang mau memproses pernyataan saya ke kepolisian silakan, karena itu koridor hukum. Tapi akan lebih baik pernyataan saya dijadikan sebuah diskusi," kata Raja Juli Antoni, seperti diberitakan Antara, Sabtu (1/12/2018).
Dia juga siap diundang untuk membuktikan Soeharto merupakan simbol KKN. "Saya dulu aktif dengan teman-teman menurunkan Pak Harto, dan Pak Harto adalah simbol dari KKN yang ketika itu harus diturunkan karena negeri ini telah rusak oleh tiga kata KKN itu," jelasnya.
Baca Juga: Coba Tips Jitu Cegah Badan Pegal Linu Saat Bangun Tidur
Ketua DPP PSI Tsamara Amany menilai, pernyataan sekjen partainya berdasarkan fakta dan data yang jelas.
"Saya pikir tidak perlu dilaporkan. Karena banyak data dan bukti. Sebaiknya kita buka ruang diskusi," ujar Juru Bicara Capres dan Cawapres nomor urut 1 Jokowi – Maruf Amin ini.
Dia mengatakan, pihak yang tidak sependapat dengan pernyataan Sekjen PSI dapat menunjukkan fakta dan data sebaliknya.
"Sayang banget kalau hanya melaporkan tanpa adanya diskusi yang menarik," ujarnya.
Sementara itu Ketua DPP Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang menegaskan, Presiden RI kedua Soeharto merupakan bapak bangsa peletak dasar pembangunan NKRI.
Baca Juga: Lelaki Malang Trauma karena Tiga Kali Diperkosa Janda
Dia mengatakan, Soeharto memang diturunkan salah satunya karena KKN. Tetapi kata dia, KKN tetap terjadi sampai saat ini.
"Soeharto tidak pernah mengajarkan korupsi, justru sebaliknya di zamannya, jarang ada korupsi seperti saat ini," jelasnya.
Sebelumnya, Ahmad Basarah, politikus PDIP sekaligus Juru Bicara Capres dan Cawapres nomor urut 1 Jokowi – Maruf Amin, menyebut Soeharto adalah guru korupsi.
Cap tersebut disematkan Basarah terhadap Soeharto sebagai tanggapan ucapan kubu Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno yang menyebut korupsi di Indonesia sudah stadium 4 alias akut.
Soeharto sendiri adalah mantan mertua Capres Prabowo Subianto. Sejumlah anggota tim sukes Prabowo juga mengklaim, mantan Danjen Kopassus tersebut akan melanjutkan sejumlah program Soeharto kalau sukses menang dalam Pilpres 2019.
Basarah menjelaskan, budaya korupsi justru dimulai saat pemerintahan Soeharto. TAP MPR nomor 11 tahun 1998 tentang pencanangan program pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme juga merupakan respons terhadap praktik korupsi Soeharto pada era awal reformasi.
"Jadi, guru dari korupsi indonesia sesuai TAP MPR nomor 11 tahun 1998 itu mantan presiden Soeharto dan itu adalah mantan mertuanya Pak Prabowo," jelas Basarah di Megawati Institute, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2019).
Karena itu Basarah menilai ucapan Prabowo mengenai korupsi di Indonesia kekinian sudah stadium 4 tersebut malah memercikkan air ke wajah sendiri.
"Jadi ini adalah PR bangsa kita, yang sampai sekarang harus mencuci piring tradisi korupsi yang dilakukan pada zaman lalu, sehingga rakyat melakukan koreksi, akhirnya muncul era reformasi tahun 98," ujarnya.
Meskipun begitu, Basarah enggan dianggap mencari kambing hitam dalam budaya korupsi yang semakin merajalela di Indonesia. Basarah malah mengajak seluruh pihak untuk tetap konsentrasi memberantas korupsi.
Untuk diketahui, Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia sudah masuk darurat korupsi karena dari pejabat negara kalangan anggota dewan dan menteri hingga hakim tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut dia, isu utama di Indonesia saat ini adalah persoalan korupsi yang sudah menjalar ke semua lapisan pejabat sehingga harus segera diatasi.
"Isu utama di Indonesia sekarang adalah maraknya korupsi, yang menurut saya sudah seperti kanker stadium empat," ujarnya saat menjadi pembicara utama dalam acara "The World in 2019 Gala Dinner" yang diselenggarakan oleh majalah The Economist di Hotel Grand Hyatt Singapura, Selasa (28/11/2018).
Jalur Hukum
Ketua Umum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto memastikan bakal menempuh jalur hukum terkait pernyataan Wasekjen PDIP Ahmad Basrah yang menyebut Presiden ke-2 RI Soeharto sebagai guru korupsi.
Tommy menegaskan, pernyataan mengenai ayahnya itu sama sekali tidak berdasar dan terbalik. Ia mengklaim, kasus korupsi di Indonesia marak justru mulai terjadi pada era reformasi hingga kekinian.
"Pada zaman Orde Baru itu korupsi paling banyak puluhan. Tapi selama reformasi ini sudah ratusan orang kena operasi tangkap tangan. Harusnya yang namanya reformasi itu, dari yang jelek menjadi baik dan yang baik menjadi lebih baik. Tapi nyatanya kita akan terjerumus pada kasus yang makin parah," kata Tommy Soeharto dalam acara pengukuhkan sayap organisasi Partai Berkarya, di Hotel Mirah, Kota Bogor, Jumat (30/11/2018).
Tommy mengakui tidak rela Soeharto disebut sebagai biang koruptor. Untuk itu, secara khusus Tommy menginstruksikan kepada seluruh kadernya untuk menuntut PDIP dan Ahmad Basarah.
"Katanya KKN Orba paling parah, Pak Harto guru korupsi, tapi fakta sebaliknya. Malah era reformasi pemenang utama daripada kasus korupsi,” tegasnya.
