Lulung: Kalau Berani, Massa Penolak Reuni Akbar 212 Datang Saja ke Monas

Jum'at, 30 November 2018 | 14:19 WIB
Lulung: Kalau Berani, Massa Penolak Reuni Akbar 212 Datang Saja ke Monas
Abraham Lunggana alias Lulung di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (2/8/2017). [Suara.com/Dwi Bowo Raharjo]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Abraham Lunggana alias Haji Lulung menantang massa penolak aksi 212 untuk datang saat perhelatan Reuni Akbar 212 pada Minggu (2/12/2018) di Monas, Jakarta Pusat. Lulung menantang penolak Reuni Akbar 212 untuk membubarkan acara.

Lulung menilai Reuni Akbar 212 merupakan bentuk kebebasan dalam berdemokrasi yang dilakukan oleh warga negara, sehingga tidak bisa dibubarkan. Ia pun menantang para penolak Reuni Akbar 212 untuk datang saat acara reuni berlangsung.

"Kalau dia mau dibubarin ya besok saja (saat hari pelaksanaan), dia datang kalau dia berani," kata Lulung saat ditemui di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (30/11/2018).

Menurut Lulung aksi 212 sudah terbukti selalu dilakukan dengan tertib dan tidak merusak fasilitas umum. Sehingga tidak ada alasan untuk melarang aksi ini kembali digelar di Ibu Kota setiap tahunnya.

Baca Juga: Intip Rumah Jusup Maruta Crazy Rich Surabayan, Satpam: Kayak Istana

"Orang-orang ini kan berkumpul sudah teruji, tidak merusak, waktu bubar juga sudah tahu. Itu sudah kenyataannya kan," ungkapnya.

Sebelumnya, massa penolak 212 yang tergabung dalam Gerakan Jaga Indonesia melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Balai Kota pada Kamis (29/11/2018).

Dalam aksinya mereka menuntut agar Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan membatalkan pemberian izin Monas untuk dijadikan lokasi aksi 212.

"Koordinator Lapangan aksi Gerakan Jaga Indonesia Budi Djarot mengatakan, aksi Reuni 212 merupakan bentuk perpanjangan dari HTI. Ia menduga, aksi 212 memiliki tujuan buruk untuk menggulingkan pancasila dan menggantinya dengan sistem kekhilafan.

"Ini aksi kepanjangan dari HTI. Mereka bukan organisasi agama tapi partai yang membawa agenda politik, yaitu paham khilafah yang bertentangan dengan pancasila," kata Budi.

Baca Juga: ASEAN, Jepang, Korea, dan Cina Sepakat Perkuat Kampanye Green Jobs

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI