Infografis
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menyambut baik upaya DPRD Jakarta dalam menyelidiki endapan dana di BUMD sebesar Rp 4,4 triliun. Rencananya, DPRD DKI bakal membentuk panitia khusus guna menyelidiki aliran dana tersebut.
Anies mengatakan, Pemprov DKI berkomitmen untuk memfasilitasi DPRD Jakarta, termasuk dalam menyelidiki endapan dana di 10 BUMD. Anies menegaskan ia terbuka atas berbagai usulan dari dewan.
"Apabila dewan ingin buat pansus, maka Pemprov akan siap untuk memfasilitasi," kata Anies saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (29/11/2018).
Selain itu Anies juga memastikan siap untuk memenuhi segala keinginan dewan untuk mengungkap endapan anggaran sebesar Rp 4,4 triliun dapat terselesaikan.
Baca Juga: Prostitusi di Balik Tragedi Mayat dalam Lemari Iin Puspita
"Proses yang wajar yang normal kami siap untuk memfasilitasi apapun yang dibutuhkan oleh dewan. Semua yang di butuhkan, apa saja. Kami siapkan," ungkap Anies.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan, ia akan membentuk pansus guna menyelidiki endapan dana BUMD.
Pembentukan pansus berawal dari BUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro) yang mengakui telah merealokasi PMD sebesar Rp650 miliar untuk proyek lain tanpa dasar hukum dan persetujuan DPRD DKI. Padahal, PMD yang semula dialokasikan mengakuisisi PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) itu seharusnya dikembalikan ke kas daerah lantaran akuisisi tak terealisasi.
Nantinya, pansus yang dibentuk bertujuan untuk menyelidiki aliran anggaran endapan di semua BUMD, bukan hanya PT Jakpro saja. Sehingga, pelaporan anggaran menjadi jelas dan transparan.
"Ini murni pengorbanan umat untuk membela agama dan bangsanya. Oleh karena itu, kami secara tegas tauhid yes, politik no," kata Sani.
Baca Juga: Dukung Reuni Akbar 212, FSI: Secara Tegas Tauhid Yes, Politik No
