Infografis
Suara.com - Ahok, mantan Gubernur DKI Jakarta sekaligus mantan politisi Gerindra, disebut akan menjadi kader PDIP apabila kembali berpolitik seusai menjalani masa pemenjaraan terkait kasus penistaan agama.
Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat dalam konsolidasi pemenangan Pemilu 2019 di DPC PDIP Sleman, Yogyakarta, Senin (26/11/2018), sebagai rangkaian Safari Kebangsaan tahap kedua, mengatakan baru bertemu dengan Ahok.
Dalam pertemuan tersebut, Ahok menyampaikan beberapa hal kepada Djarot, termasuk soal rencana masuk sebagai anggota PDI.
"Dia (Ahok) bilang, 'kalau nanti saya masuk politik, saya pasti akan masuk PDIP'," ujar Djarot seperti diberitakan Antara.
Baca Juga: Mau Hadiri Reuni Eks Demonstran Anti Ahok? Anies: Insya Allah
Ahok, dikatakan Djarot, berharap para pendukungnya untuk tidak golput dalam Pemilu 2019 dan memilih PDIP serta pasangan capres-cawapres Jokowi – Maruf Amin.
Djarot bercerita, turut merasakan derita yang dialami Ahok ketika diserang soal isu agama karena setelah Ahok dipenjara dan Djarot naik posisi menjadi gubernur, dirinya merasakan hal sama.
Menurut Djarot, Pemilu 2019 adalah momen penting, bukan sekadar memenangkan Jokowi – Maruf dan PDIP di pemilu legislatif, melainkan juga terdapat perang ideologi.
"Pemilu 2019 itu persoalan masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, masa depan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika," ujar Djarot.
Jika Ahok benar akan masuk PDIP, berarti itu partai keempat selama karier politik Ahok.
Baca Juga: Ahok: Saya Pasti Akan Masuk PDIP
Ahok mengawali karier politik dengan menjadi politisi Perhimpunan Indonesia Baru (Partai PIB) sebagai ketua DPC Partai PIB Kabupaten Belitung Timur. Pada pemilu 2004 ia mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur periode 2004-2009.
Lalu, tahun 2009 Ahok bergabung dengan Golkar dan menjadi anggota DPR dari daerah pemilihan Bangka Belitung. Tahun 2012, Ahok bergabung dengan Gerindra dan memutuskan keluar 2 tahun kemudian. Ahok sempat menjadi politisi tanpa partai politik selama menjadi Gubernur DKI Jakarta.
