Infografis
Suara.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai pajak kendaraan pribadi tidak signifikan menaikan pendapatan APBD. Oleh karenanya PKS berjanji mendukung Rancangan Undang-Undang atau RUU penghapusan pajak sepeda motor.
Sekretaris Bidang Polhukam DPP PKS, Suhud Aliyudin menjelaskan, penghapusan pajak kendaraan pribadi tidak akan berpengaruh pada kenaikan jumlah kendaraan pribadi.
Kenaikan jumlah kendaraan pribadi justru disebabkan karena penerapan pemberian DP nol persen untuk pembelian sepeda motor. Selain itu, Suhud menilai, pajak dari kendaraan pribadi pun tidak menunjang peningkatan APBD.
"Pengurangan pendapatan daerah (APBD), karena untuk kendaraan roda dua menjadi pemasukan daerah. Tapi, angkanya tidak signifikan dan bisa ditutup dari pendaparan daerah yang lain. Harusnya pemda tidak membebankan kepada rakyat kecil," kata Suhud kepada Suara.com, Senin (26/11/2018).
Baca Juga: Resmi Ditahan, Pengacara Enggan Bicara Soal Kondisi Hercules
Oleh karena itu, dengan tujuan PKS yang ingin membela masyarakat, PKS berjanji akan menghapus pajak sepeda motor apabila menang di Pemilu 2019.
"Hal itu merupakan wujud keberpihakan PKS kepada rakyat, karena motor sudah menjadi alat produksi di desa mapun di kota. Selama ini pemotongan pajak hanya dinikmati oleh orang-orang kaya seperti tax amnesty dan lain-lain," pungkasnya.
Untuk diketahui, PKS berjanji memperjuangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup jika memenangi Pemilu 2019. Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu (TPP) PKS Almuzzammil Yusuf dalam keterangan persnya, Jumat (23/11/2018), mengatakan janji tersebut bukan pencitraan.
