Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo atau Jokowi-Maruf Amin, Abdul Kadir Karding meminta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk mengkaji ulang wacana penghapusan Rancangan Undang-Undang atau RUU Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup kalau menang Pemilu 2019.
Menurut Karding, jika rencana itu diwujudkan, maka akan menghambat keinginan pemerintah untuk mengurai kemacetan di masa mendatang.
Karding menjelaskan, sebuah kebijakan yang menyangkut hidup masyarakat banyak yang harus dipikirkan secara realistis. Pasalnya, wacana PKS untuk meringankan beban masyarakat dengan mendukung penghapusan pajak sepeda motor bertepatan dengan masa kampanye Pemilu 2019.
"Kebijakan itu realistis tidak boleh sekedar untuk meraup suara atau menjelang pemilu lalu membuat kebijakan yang sangat populer tapi menabrak batas-batas kewajaran dan realita serta kebutuhan negara, kebutuhan masyarakat," ujar Karding kepada Suara.com, Senin (26/11/2018).
Baca Juga: Rocky Gerung Diduga Terima Foto Lebam Ratna Sarumpaet
Sementara soal RUU tentang Pemberlakuan SIM Seumur Hidup, Karding meminta PKS untuk mengkaji ulang atas wacana tersebut. Sebab, kata dia, hal tersebut malah akan membahayakan bagi si pemilik SIM.
"Salah satu contoh misalnya SIM seumur hidup kalau seumur hidup itu artinya orang tua umur berapa pun dalam kondisi sakit pun misalnya itu boleh mengendarai motor. Itu berbahaya," kata Karding.
Selain itu, Karding pun mengomentari terkait dukungan RUU tentang Penghapusan Pajak Sepeda Motor. Menurutnya jika kemudian pajak sepeda motor dihilangkan, maka hal itu dapat mendukung meningkatkan jumlah sepeda motor yang akan digunakan masyarakat. Hal tersebut justru malah akan mendukung semakin macetnya jalanan di Indonesia.
"Dengan adanya rencana ini bisa jadi pertambahan motor setiap tahun akan semakin banyak dan upaya kita mengurai kemacetan itu juga akan mengalami kendala," ujarnya lagi.
Meskipun begitu, Karding tetap menghargai dengan apa yang diniatkan PKS dengan tujuan ingin meringankan beban masyarakat. Akan tetapi, dirinya meminta agar PKS mau mengkaji kembali soal wacananya tersebut.
Baca Juga: Jurus Menabok ala Jokowi, PDIP: Hoaks Racun Bagi Demokrasi
"Ide itu sebagai sebuah ide harus dihormati, dihargai tetapi harus dikaji agar dia menjadi realistis dan masyarakat juga mesti mendapatkan pemahaman soal ini," pungkasnya.
