Infografis
Suara.com - Calon Wakil Presiden Sandiaga Salahuddin Uno di hadapan ratusan para petani tebu di Lumajang, Jawa Timur, Minggu (25/11/2018) menyatakan, kondisi petani sekarang harus diperbaiki.
"Pemerintah seharusnya hadir dan melindungi para petani, bukan membuka keran impor yang merugikan petani," kata Sandiaga dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Minggu.
Sandiaga diminta tanda tangan kontrak politik dengan petani tebu itu, setelah membaca kontrak tersebut.
"Setelah saya baca, saya akan langsung tanda tangan. Di sini juga, di hari ini di hadapan para petani," ujar Sandiaga seperti dilansir Antara.
Baca Juga: Demokrat Dukung BPN Prabowo Boikot Metro TV
Ada tujuh poin yang diminta para petani tebu untuk dibenahi, yaitu stop impor gula seperti yang dilakukan rezim sekarang, dan siap memberantas mafia pangan utamanya sektor gula, subsidi pupuk, alat-alat pertanian, revitalisasi pabrik gula pelat merah, memberikan kredit lunak dan ringan pada petani tebu, dan menghapus monopoli penjualan gula serta memperbaiki tata niaga gula. Sudah tiga hari pasangan Prabowo Subianto ini berada di Jawa Timur, dan semua petani mengeluh rendahnya harga jual, pupuk mahal, serta ketidakhadiran pemerintah dalam masa-masa sulit mereka.
"Di Batu saya bertemu Pak Agus Sayur soal anjlok harga tomat, di Jambuwer Pak Kresna yang juga mengeluhkan turun harga kopi, dan kini para petani tebu di Lumajang. Insya Allah kami akan memperbaiki semuanya, termasuk kontrak politik kepada para petani tebu. Insya Allah kami wujudkan kembali swasembada pangan," kata Sandiaga.
Sebelumnya, salah satu petani Tebu M Ridwan mengaku panen tebu beberapa tahun ini berakhir tragis, biaya produksi tanam dengan harga jual sangat jauh rentangnya.
"Kami rugi besar. Kalau Pak Sandi bilang ingin memakmurkan petani saya salut. Tapi perjuangannya harus lebih ekstra pak. Melawan importir, mafia pangan, tata niaga, kalau Pak Sandi bisa dan bersedia menandatangani kontrak kami siap mendukung bapak," kata Ridwan.
Pilpres 2019 diikuti dua pasangan capres-cawapres, yaitu Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Baca Juga: Santri RFA, Sopir Pick Up Maut Pesantren Akan Kena Pasal Berlapis
