Infografis
Suara.com - Indonesia membutuhkan banyak SDM kompeten agar dapat bersaing dengan negara-negara lain. Kondisi angkatan kerja yang masih didominasi lulusan SD-SMP menjadi tantangan yang harus dijawab bersama oleh stake holder ketenagakerjaan termasuk Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB).
Hal inilah yang membuat Menteri Ketenagakerjaan, M. Hanif Dhakiri meminta semua pihak mendukung investasi SDM di Indonesia.
"Tentu pemerintah memerlukan dukungan dari industri dan serikat pekerja agar SDM Indonesia memiliki keterampilan yang memadai dan sesuai kebutuhan pasar kerja," katanya saat memberikan sambutan pada acara Leaders Meeting of ASEAN Trade Union Council di Nusa Dua, Badung, Bali, Sabtu (24/11/2018).
Hanif mencontohkan, di beberapa negara investasi SDM tidak hanya dikelola oleh pemerintah saja. Di negara-negara Eropa, 70 persen investasi SDM dipegang oleh industri.
Baca Juga: Kemnaker Ajak Semua Pihak Antisipasi Revolusi Industri 4.0
Sedangkan di Amerika Serikat, kementerian ketenagerjaan tidak memiliki satupun vocational training center (pusat pelatihan vokasi). Vocational training center di dikelola industri dan SP/SB. "Pemerintah hanya fokus pada persoalan regulasi saja," ungkap Hanif.
Saat ini, mayoritas pelatihan vokasi di Indonesia masih di kelola oleh pemerintah melalui pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK).
"Maka pemerintah terus menggenjot pendidikan dan pelatihan vokasi agar SDM punya skill yang memadai dan meningkatkan level pekerjaannya," lanjut Hanif.
Selain pelatihan vokasi, Kemnaker juga menggenjot percepatan peningkatan skill SDM melalui pemagangan yang melibatkan dunia industri. Tahun ini, program pemagangan telah berhasil melibatkan 170 ribu peserta. Ditargetkan, tahun 2019 akan meningkat hingga 400 ribu peserta.
"Ini sebagai salah satu cara cepat mengembangkan SDM yang kompeten dan berkualitas tinggi sehingga mampu bersaing dengan pekerja dari negara lain," ujarnya.
Baca Juga: Kemnaker Dorong Serikat Pekerja Perkuat Forum Dialog
Ia juga menambahkan saat ini pasar kerja global sudah terintegrasi. Dengan adanya keterampilan yang memadai, tenaga kerja Indonesia dapat memilih pekerjaan di dalam negeri maupun di luar negeri.
"Orang punya kebebasan untuk bekerja di dalam negeri atau luar negeri namun yang terpenting pemerintah memastikan masyarakat agar memiliki keterampilan," tambah Hanif.
Acara Leaders Meeting of ASEAN Trade Union Council sendiri merupakan rangkaian dari agenda Bali Informal Meeting and Strengthening Trade Union Solidarity in ASEAN yang diselenggarakan oleh ASEAN Trade Union Council (ATUC) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI). Agenda ini bertujuan untuk meningkatkan solidaritas pekerja, baik di tingkat nasional maupun
internasional.
Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea berharap, dengan adanya agenda ini dapat terjalin kerja sama SP/SB di ASEAN dalam bidang pendidikan, pertukaran informasi dan lainnya.
"Saya berharap pertemuan ini menghasilkan keputusan-keputusan penting untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan buruh ASEAN," paparnya.
Agenda ini diikuti oleh delegasi konfederasi serikat pekerja se-ASEAN. Turut hadir, Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Haiyani Rumondang; Direktur Persyaratan Kerja Kemnaker, S. Djunaedah; Direktur ILO Jakarta, Michiko Miyamoto; dan Presiden ATUC, Abdul Halim Mansor.
