Infografis
Suara.com - Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mengakui geram dengan sikap Wali Kota Jakarta Barat Rustam Effendi yang tak mau mengurusi masalah maraknya premanisme di wilayahnya. Saefullah menegaskan, aksi premanisme juga menjadi tanggung jawab kepala daerah.
Saefullah mengatakan, meskipun penindakan premanisme berada di bawah domain kepolisian, namun sebagai kepala daerah tidak diperbolehkan untuk 'buang badan' soal masalah itu. Pasalnya, keamanan dan kenyamanan warga menjadi taruhannya.
"Apapun yang ada di wilayah itu menjadi urusan pemerintahan. Tidak boleh dia bilang itu bukan urusan dia," kata Saefullah saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (22/11/2018).
Saefullah menjelaskan, sebagai seorang pimpinan kewilayahan, maka wali kota harus ikut hadir dalam menangani permasalahan yang terjadi di wilayahnya. Dalam hal ini, wali kota memiliki tanggung jawab untuk pembinaan.
Baca Juga: Wali Kota Jakarta Utara Sanggah Ramalan Tahun 2025 Prabowo
Wali kota diminta untuk menyusun strategi agar aksi premanisme tak lagi terjadi. Sehingga, pemerintah dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada warganya.
"Pemerintahan itu benang merahnya gubernur, wali kota, camat, lurah. Jadi nggak boleh pemerintah tidak hadir di situ. Harus hadir lah untuk melakukan pembinaan, penindakannya baru polisi," ujar Saefullah.
Sebelumnya, Wali Kota Jakarta Barat Rustam Effendi mengakui masalah premanisme yang marak terjadi di wilayahnya bukan menjadi urusannya. Rustam melempar tanggung jawab itu kepada aparat kepolisian.
Rustam mengatakan, mengantisipasi aksi premanisme hingga penegakkan premanisme merupakan tugas kepolisian. Ia pun tak mau ikut campur dalam urusan itu.
"Aksi premanisme itu monitoring oleh polisi bukan urusannya wali kota. Itu kan urusan polisi," kata Rustam.
Baca Juga: Tangis Zumi Zola Minta Keringanan Hukuman
