Infografis
Suara.com - Kejaksaan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, akhirnya menunda eksekusi Baiq Nuril Maknun menyusul keputusan penundaan oleh Kejaksaan Agung.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Mataram I Ketut Sumadana mengatakan, penundaan eksekusi terhadap Baiq Nuril Maknun berdasarkan sejumlah pertimbangan.
"Pertimbangannya demi hukum, kemanusiaan dan keadilan," ujarnya saat ditemui Antara di kantornya di Mataram, Rabu (21/11/2018).
Ia menegaskan, pihaknya sangat menghormati apa yang telah diputuskan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menunda eksekusi terhadap terdakwa Baiq Nuril Maknun.
Baca Juga: Uang Tip Titipan Berujung Iin Puspita Dibunuh dalam Lemari Baju
Meskipun Sumadana mengakui secara fisik pihaknya belum menerima salinan putusan dari Mahkamah Agung (MA).
"Salinan penundaan kami belum terima dari MA. Tapi meski tanpa itu tidak juga jadi masalah," ujarnya.
Menurut dia, putusan penundaan tersebut tidak hanya kepada Baiq Nuril, tapi juga penegakan hukum bagi semuanya yang sudah diputus proses oleh MA.
"Jadi semua ini untuk penegakan hukum, bukan karena kepentingan Ibu Nuril tapi juga kejaksaan," katanya.
Untuk Diketahui, kasus ini menyedot perhatian masyarakat, di antaranya media sosial dan juga mencetuskan berbagai demonstrasi membela Nuril, yang dinilai sedang membela martabatnya. Sebagian ahli hukum pidana juga menilai hal serupa.
Baca Juga: Keluarga Korban Lion Air Bakal Diberikan Santunan Rp 4,9 M
Nuril adalah korban pelecehan oleh mantan atasannya saat masih berstatus guru honorer di sekolah Mataram. Ia merekam rayuan mesum sang atasan.
Rekaman suara sang atasan lantas menyebar ke publik, setelah ponsel Nuril tengah diperbaiki rekannya. Karena malu, sang atasan kala itu memperkarakan Nuril ke polisi dan berlanjut ke meja hijau.
PN Mataram memutus bebas Baiq Nuril. Namun, dalam sidang kasasi Mahkamah Agung, Nuril dinyatakan bersalah.
Eksekusi yang sedianya akan dilakukan eksekutor dari Kejaksaan itu merupakan perintah dari putusan kasasi MA yang menghukum Baiq Nuril dengan enam bulan penjara dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan penjara karena melanggar Pasal 27 Ayat (1) juncto Pasal 45 Ayat (1) UU ITE.
