Infografis
Suara.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah berkomentar tentang pernyataan Amien Rais akan menjewer Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir apabila membebaskan warga Muhammadiyah memilih dalam Pemilu Presiden 2019 mendatang.
"DPP IMM menilai pernyataan yang dikeluarkan oleh Pak Amien Rais bertentangan dengan semangat khittah yang sudah digagas dalam Muktamar Muhammadiyah tahun 1971 di Makassar," kata Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Najih Prasetyo dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa (20/11) malam.
Khittah yang dimaksud adalah organisasi Islam tersebut tidak terikat dan menjaga jarak yang sama dengan semua partai politik.
Sikap tersebut, lanjut dia, kemudian ditetapkan lagi pada Tanwir Muhammadiyah 2002 di Denpasar. Dalam forum itu ditegaskan bahwa Muhammadiyah berbeda dengan partai politik.
Pada khittah Denpasar juga ditegaskan kalau ada hal-hal yang genting, di antaranya Muhammadiyah menjalankan peran sebagai interest groups, kelompok kepentingan, atau menyampaikan opini, atau mendesakkan sikap.
"Di dalam khittah Muhammadiyah, tidak ada anjuran harus melakukan penyeragaman pilihan politik dalam perhelatan pilpres. Sebab, jika sampai fatwa dikeluarkan, dikhawatirkan Muhammadiyah akan terseret ke dalam pusaran politik praktis yang kontraproduktif bagi Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah," ujar Najih.
Dia pun mempertanyakan, apa bedanya Muhammadiyah dengan tim sukses jika dukung mendukung dilakukan.
"Sekali lagi, Muhammadiyah adalah rumah bersama bagi seluruh elemen bangsa. Oleh Karena itu, DPP IMM mendukung sikap Ayahanda Ketua Umum yang menjaga netralitas Muhammadiyah dan tetap berada di tengah sebagai ummatan wasathon (tengahan), yaitu dengan tidak memberi dukungan kepada salah satu capres," kata Najih.
Siapa pun yang akan terpilih menjadi presiden, dirinya meyakini Muhammadiyah tetap akan menjadi mitra kritis pemerintah.
Sebelumnya, Penasihat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Amien Rais menegaskan akan menjewer Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir jika organisasinya tidak bersikap pada Pemilihan Presiden 2019.
