Infografis
Suara.com - Badan Intelejen Negara (BIN) menepis kabar yang menyebut pihaknya telah menyuap beberapa organisasi mahasiswa agar tidak bersikap kritis terhadap pemerintahan Joko Widodo. Juru bicara Kepala BIN, Wawan Hari Purwanto mengklaim kalau kabar tersebut bohong dan cenderung mendiskreditkan BIN.
"Isu tersebut tidak benar dan mendiskreditkan pemerintah, dalam hal ini BIN," kata Wawan saat jumpa pers di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (20/11/2018).
Berkenaan dengan itu, Wawan mengungkapkan bahwasanya BIN tidak pernah mempermasalahkan siapapun untuk bersikap kritis terhadap pemerintah. Sebab, kata Wawan, kritik dan saran adalah sarana evaluasi untuk kemajuan bangsa, namun harus berdasarkan data dan fakta serta adanya solusi.
Selain itu, kata Wawan, munculnya beragam ormas relawan juga adalah kehendak dari masyarakat untuk berserikat dan berkumpul secara sukarela. Oleh karena itu, kata Wawan, BIN dan organ pemerintah lainnya tidak perlu didorong oleh siapapun dan itu sah menurut UU.
Baca Juga: Dari Hasil Survei, BIN: 41 Masjid Pemerintah Berpaham Radikal
"BIN membebaskan seluruh Ormas dan warga negara untuk melakukan deklarasi maupun kampanye selama tidak melanggar UU. Jadi berita yang menyatakan BIN menyuap Ormas Mahasiswa agar tidak kritis kepada pemerintah adalah hoaks," pungkasnya.
Untuk diketahui, sebelumnya beredar kabar permintaan klarifikasi di akun Twitter milik Joko Edy Abdurrahman yang merupakan mantan DPR-Rl bahwa Kepala BIN menyuap beberapa Ormas Mahasiswa yakni PB HMI, PMII, GMNI, GMKI, PMKRI, IMM, Hikmabudhi, KMHDI. Organisasi mahasiswa tersebut dikabarkan masing-masing menerima Rp 200 juta per bulan, sedangkan Ketua PB mendapat Rp0 juta per bulan.
