Soal Poster Raja Jokowi, Kubu Prabowo Tak Tuntut PDIP Minta Maaf

Senin, 19 November 2018 | 19:02 WIB
Soal Poster Raja Jokowi, Kubu Prabowo Tak Tuntut PDIP Minta Maaf
Kendaraan melintas di depan Alat Peraga Kampanye (APK) bergambar Capres Joko Widodo yang terpasang di pagar Bandara Adi Sumarmo, Ngemplak, Boyolali, Senin (12/11 - 2018) siang. [Solopos/Nadia Lutfiana Mawarni]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Juru bicara Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Suhud Aliyudin mengajak masyarakat untuk mewaspadai isu kampanye hitam di Pemilu 2019. Pernyataan Suhud merespon soal tudingan PDI Perjuangan kepada kubu Prabowo – Sandiaga terkait pemasangan poster ‘Raja Jokowi’.

Masyarakat, kata Suhud, harus bisa membaca situasi apabila ada salah satu tim sukses pasangan Capres - Cawapres yang menuding pihak lawan melakukan kampanye hitam. Menurutnya, hal itu sebagai bentuk untuk memanaskan jalan menuju Pemilihan Presiden 2019.

"Harus diwaspadai oleh masyarakat, bahwa hal-hal negatif yang dimunculkan yang disebut black campaign boleh jadi diciptakan sendiri oleh elemen tertentu untuk tujuan memicu kegaduhan," kata Suhud kepada Suara.com, Senin (19/11/2018).

Sebelumnya PDI Perjuangan menuding kubu Prabowo – Sandiaga yang menyebarkan poster Capres nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi bergaya ala Raja Jawa lengkap dengan mahkota bak raja. Menurutnya, tudingan black champaign itu harus bisa diwaspadai oleh masyarakat.

Baca Juga: Pamit Joging, Rega Ditemukan Tewas Penuh Luka Bacok di Muka

Selain itu, PDI Perjuangan sempat menyatakan pihaknya tak membuat Alat Peraga Kampanye (APK) berupa poster bergambar Jokowi yang bergaya ala Raja Jawa. Namun setelah ditelurusi, ternyata yang membuat poster itu ialah  kelompok Kaukus Anak Muda Indonesia (KAMI) Banyumas, Jawa Tengah, yang mengaku bahwa mereka adalah pendukung Jokowi.

Terkait itu, Suhud memastikan bahwa tim Prabowo - Sandiaga tidak akan menuntut PDI Perjuangan untuk meminta maaf atas tuduhan tak mendasar tersebut. Suhud menyerahkan kepada masyarakat untuk menilai akibat perbuatan partai yang diketuai Megawati Soekarnoputri tersebut.

"Kami tak mau menuntut, dikembalikan ke mereka saja. Biar masyarakat yang menilai," pungkasnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI