Infografis
Suara.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), M. Hanif Dhaikiri, menilai keterlibatan pemerintah desa dalam memfasilitasi warganya yang ingin menjadi pekerja migran melalui prosedur yang benar dan legal adalah sangat penting.
Banyaknya calo yang beredar di desa selama ini, menyebabkan banyak aparatur pemerintah desa tak mengetahui bahwa ada warganya bekerja keluar negeri.
"Keterlibatan aparat desa perlu diperkuat. Selama ini, data WNI yang menjadi pekerja migran tidak terkelola dengan baik, karena banyaknya calo beredar di desa-desa," ujarnya, saat memberikan arahan Jambore Petugas Desmigratif Nasional, di Village Hall Pusat Pelatihan Kerja/SETC (Sampoerna Enterpreneurship Training Center), Dusun Betiting, Desa Gunting, Kecamatan Sukorejo, kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Sabtu (17/11/2018).
Jambore Nasional Desmigratif yang berlangsung selama tiga hari itu diikuti 108 peserta petugas Desmigratif angkatan 2017 dari seluruh Indonesia dan dilaksanakan dalam bentuk penyampaian materi, sharing pengalaman, dan tanya jawab.
Baca Juga: Hadapi Ekonomi Digital, Kemnaker Siapkan Generasi Muda Indonesia
Menurut Hanif, selama ini, pemerintah terus memperkuat program di desa desa agar tifak bersifat parsial, tak kompreshensif dan tak terpadu. Menurutnya, desa sebagai fokus program Desmigratif, sangat penting dijangkau secara nasional.
Ia mengatakan, layanan migrasi sebagai salah satu dari empat pilar program Desmigratif sebenarnya merupakan P3K untuk proses migrasi. Di situ ada pendataan dan pendaftaran sebagai antisipasi pendataan awal migrasi.
"Jadi orang yang keluar masuk ke desa bisa terdata dan terkelola dengan baik. Hal ini perlu dilakukan, terutama bagi yang penduduknya bekerja di luar negeri," kata Hanif.
Ia menambahkan, selama ini, data WNI yang menjadi pekerja migran tidak terkelola dengan baik. Misalnya pengalaman saat mengirim jenazah pekerja migran ke Jateng, ternyata pekerja migran tersebut asal Jatim. Demikian pula saat dikirim ke Jatim, ternyata orang NTB.
"Kita kirim ke NTB, ternyata orang NTT. Kenapa? Karena prosesnya di luar. Pemerintah desa bahkan tak tahu ada warganya keluar negeri, karena calo-calo mengambil dan memprosesnya di luar daerah. Ini perlu diatasi bersama," katanya.
Didampingi Dirjen Binapenta PKK, Maruli A. Sihaloho, Direktur PTKLN, Soes Hindharno, Menaker mengatakan bahwa tujuan digelarnya Jambore Nasional Petugas Desmigratif adalah untuk mempertemukan petugas seluruh Indonesia dan membangun solidaritas dalam menguatkan aliansi-jaringan bersama; ajang tukar pikiran antar petugas Desmigratif; dan sebagai evaluasi kinerja Petugas Desmigratif dalam melayani dan memberdayakan PMI serta keluarganya.
"Lewat Jambore ini diharapkan juga tercipta ikatan-ikatan kekuatan dan semangat baru dalam menjalankan pengabdian pendampingan masyarakat PMI, hingga akhirnya tercapai secara optimal cita-cita program Desmigratif Kemnaker," katanya.
Program Desmigratif diluncurkan pada 2016 dengan melibatkan 2 desa sebagai percontohan. Pada 2017, Kemnaker berhasil membina 122 desa, kemudian pada 2018 membina 130 desa yang tersebar di 65 kabupaten/kota.
Lokasi Desmigratif saat ini berjumlah 252 desa, dan rencananya pada 2019 bertambah 150 desa.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Kadisnakertrans Jawa, Timur Himawan Estu, Kadisnakertrans Kabupaten Pasuruan, Yoyok Heri Sucipto, dan Kepala UPT P3TKI Disnakertrans Jawa Timur, Budi Raharjo.
