Ia menambahkan, yang dilakukan pemerintah untuk memperkuat pemagangan dan vocational training, salah satunya adalah kebijakan triple skilling (skilling, upskilling dan re-skilling).Bagi tenaga kerja yang belum punya keterampilan dapat mengikuti program skilling agar punya keahlian di bidang tertentu.
Bagi tenaga kerja yang telah memiliki skill dan membutuhkan peningkatan akan masuk program upskilling, sedangkan yang ingin beralih skill dapat masuk ke program re-skilling.
Kepala PPN/Bappenas, Bambang Brodjonegoro menambahkan, jumlah lapangan kerja Indonesia pada 2018 telah melampaui target Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, yakni meningkat 2,99 juta dibandingkan 2017.
Dalam rentang 2015-2018, pemerintah telah berhasil menciptakan 9,38 juta lapangan kerja. Secara absolut, jumlah pengangguran juga turun 40 ribu orang, sehingga TPT telah berhasil diturunkan menjadi 5,34 persen tahun ini.
Baca Juga: Hadapi Ekonomi Digital, Kemnaker Siapkan Generasi Muda Indonesia
“Penurunan ini dapat dicapai dengan penciptaan kesempatan kerja sebanyak 2,6-2,9 juta orang, dan lapangan kerja formal di sektor bernilai tinggi, yang dapat menyerap angkatan kerja berpendidikan SMA ke atas,” ujanya.
Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menuturkan, pihaknya akan membuat perubahan pada kurikulum SMK yang berbasis industri, sehingga nantinya, 70 persen kurikulum berasal dari industri.
"Kami ubah strategi SMK dari supply drive ke demand base. Bagaimana permintaannya, laku tidak di industri. Nanti kurikulum akan industry base, jadi 40 persen masuk ke sekolahnya, 60 persennya masuk ke industri," tambahnya.