Infografis
Suara.com - Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolanda Berutu dipastikan akan diberhentikan atau dipecat dari kepengurusannya di Partai Demokrat. Hal itu menyusul usai Remigo ditangkap dalam operasi tangkap tangan atau OTT KPK pada Minggu (18/11/2018) kemarin.
Ketua Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan, bahwa secepatnya Partai Demokrat akan memproses pemecatan Remigo terkait dengan jabatannya di tubuh partai. Bupati Remigo saat ini tercatat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat di Kabupaten Pakpak Bharat.
"Kita akan berhentikan secara resmi. Hari ini diproses pemberhentian," kata Ferdinand kepada Suara.com, Senin (19/11/2018).
Meski ada kader yang tertangkap KPK, Ferdinand menyatakan, Partai Demokrat tak akan terkena dampak dari OTT KPK tersebut. Ia bahkan merasa optimis elektabilitas Partai Demokrat tidak terpengaruh.
Baca Juga: Jokowi Tak Bisa Tolong Baiq Nuril Pasca Putusan MA
"Nggak ada pengaruhnya, kami optimis tidak berpengaruh," ujar dia.
Untuk diketahui, KPK sudah menahan Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolanda Berutu, setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek di Dinas Pekerjaan Umum (PU) di Pemkab Pakpak Bharat, Sumatera Utara.
Remigo ditahan di rumah tahanan Cabang Kavling-4, Jakarta Selatan. Sedangkan dua tersangka lainnya yakni Plt Kadis PUPR Pakpak Bharat, David Anderson Karosekali dan pihak swasta Hendriko Sembiring, ditahan di rumah tahanan berbeda.
David Anderson dititipkan di rumah tahanan Pomdam Jaya Guntur. Sementara Hendriko di Rumah Tahanan K4 belakang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
"KPK menahan ketiganya selama 20 hari ke depan untuk masa penahanan pertamanya dimulai sejak hari ini," kata Kepala Bagian dan Pemberitaan dan Publikasi KPK, Yuyuk Andriati, di gedung KPK, Senin (19/11/2018).
Baca Juga: Frekuensi Radio Dicabut, Bagaimana Prospek Saham First Media?
Atas perbuatannya, Remigo Yolando Berutu dan dua tersangka lainnya disangkakan pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah ke dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP.
