Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Agus Hermanto prihatin atas tertangkapnya Bupati Pakpak Bharat, Sumatera Utara, Remigo Yolanda Berutu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, ia meyakini tertangkapnnya Remigo selaku kader partai tidak akan mempengaruhi elektabilitas Partai Demokrat di Pemilu 2019.
Diketahui, Bupati Remigo yang merupakan Ketua DPC Partai Demokrat tertangkap dalam operasi tangkap tangan atau OTT KPK bersama lima orang lainnya pada Minggu (18/11/2018) dini hari kemarin. Remigo diduga menerima suap ratusan juta dalam beberapa tahap terkait proyek di Dinas PUPR Pakpak Bharat.
"Jadi kita tentunya juga ikut prihatin ya, karena salah satu kader kami (Partai Demokrat) terkena OTT," kata Hermanto di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senin (19/11/2018).
Menurut Hermanto, di dalam Partai Demokrat telah menerapkan pakta integritas. Di mana setiap kader yang tersandung kasus, khususnya korupsi harus berinisiatif untuk mengundurkan diri.
Baca Juga: Jokowi Tak Bisa Tolong Baiq Nuril Pasca Putusan MA
Sementara, soal pengaruh terhadap elektabilitas partai, menurut Agus, apabila ada kader yang tertangkap KPK, Partai Demokrat memastikan bisa mengatasi dampak dari hal tersebut.
"Dampak sudah dipersiapkan oleh Partai Demokrat dan kami yakini bahwa itu tidak akan ganggu elektoral kita," ujar dia.
Terkini, KPK langsung menahan Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolanda Berutu, setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek di Dinas PUPR di lingkungan Pemkab Pakpak Bharat.
Remigo ditahan di rumah tahanan Cabang Kavling-4, Jakarta Selatan. Sedangkan dua tersangka lainnya yakni Plt Kadis PUPR Pakpak Bharat, David Anderson Karosekali dan pihak swasta bernama Hendriko Sembiring ditahan di rumah tahanan berbeda.
David Anderson dititipkan di rumah tahanan Pomdam Jaya Guntur. Sementara Hendriko di Rumah Tahanan K4 belakang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
Baca Juga: Frekuensi Radio Dicabut, Bagaimana Prospek Saham First Media?
"KPK menahan ketiganya selama 20 hari ke depan untuk masa penahanan pertamanya dimulai sejak hari ini," kata Kepala Bagian dan Pemberitaan dan Publikasi KPK, Yuyuk Andriati, di gedung KPK, Senin (19/11/2018).
