Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan tidak bisa menolong Baiq Nuril Maknun yang dijatuhi hukuman penjara selama 6 bulan dan denda Rp 500 juta oleh Mahkamah Agung. Jokowi tak bisa intervensi hukum.
Baiq Nuril Maknun, mantan guru honorer di SMA Negeri 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dijatuhi hukuman penjara selama 6 bulan dan denda Rp 500 juta. Jokowi mengajak seluruh masyarakat untuk menghormati proses hukum dan kasasi di MA.
"Sebagai kepala pemerintahan, saya tidak mungkin, tidak bisa intervensi putusan tersebut. Ini harus tahu," ujar Jokowi di Pasar Sidoharjo Lamongan, Jawa Timur, Senin (19/11/2018).
Meski demikian, Jokowi mendukung Nuril dan pihak kuasa hukumnya untuk mengajukan Peninjauan Kembali ke MA.
Baca Juga: Dukungan Agar Baiq Nuril Dibebaskan Mengalir dari Prancis
"Kita berharap nantinya melalui PK, Mahkamah Agung dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Saya sangat mendukung Ibu Baik Nurul mencari keadilan," kata Jokowi.
"Seandainya nanti PK-nya masih belum mendapatkan keadilan, bisa mengajukan grasi ke Presiden," lanjut Jokowi.
Jokowi menjelaskan proses hukum harus terus dilalui. Kepala Negara kemudian menyarankan untuk mengajukan grasi kalau hasil PK tidak sesuai dengan keinginan. Ia menyebut proses yang menimpa Nuril masih belum rampung di MA.
"Memang tahapannya seperti itu. Kalau sudah mengajukan grasi ke presiden nah nanti itu bagian saya," kata dia.
Untuk diketahui, perempuan berhijab ini dihukum justru karena merekam percakapan mesum mantan kepala sekolah yang berusaha menggodanya yakni bernama H. Muslim. Nuril dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE.
Baca Juga: Bantu Bayar Denda, Donasi untuk Baiq Nuril Rp 300 Juta Lebih
Kasus yang menimpa Baiq Nuril hingga berurusan dengan hukum ini memantik simpati masyarakat luas. Putusan ini dinilai melanggar rasa keadilan dalam masyarakat karena Nuril merupakan korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelapor tindak pidana tersebut.
