Infografis
Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut Indonesia butuh presiden yang bisa terjun ke lapangan untuk menjalankan program pembangunan. Bahkan, presiden tersebut bisa menjadi pimpinan proyek dalam program pembangunan di daerah.
Sri Mulyani mengibaratkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menjadi pimpinan proyek pembangunan infrastruktur di Papua. Presiden Jokowi, kata dia, terus memantau langsung ke Papua terkait pembangunan infrastruktur yang telah dibangun.
"Kalau kalian lihat instagramnya Bapak Presiden (Jokowi) Ada gambar bapak Presiden dengan Menteri PUPR sedang jongkok di jalan Papua. Bayangkan di Bovendigoul dulu kalau ke sana butuh waktu seminggu, sedangkan ada jalan yang sudah dikerjakan bisa sampai 8 jam. Jadi dibutuhkan seorang presiden untuk menguruskan sendiri seperti pimpinan proyek atau pimpro," ujar Sri Mulyani di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Tangerang Selatan, Minggu (18/11/2018).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menuturkan, pembangunan Indonesia tidak hanya diprogramkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Akan tetapi, harus dijalankan langsung di lapangan.
Baca Juga: Bidik Gelar Juara, Teco Ingin Sisa Laga Kandang Persija di SUGBK
Menurut Sri Mulyani, masalah pembangunan di Indonesia juga bukan lagi masalah uang, tetapi masalah realisasi program yang di jalan.
"Jadi ingin saya sampaikan tahun depan lebih dari Rp 2.439 triliun APBN-nya. Jadi problem di Indonesia bukan lagi ada uang atau tidak. Problem kita kayak main game seperti elevate kalau ada uang, bisa jalan enggak? Ini tantangan beda dan ini bagus," tutur dia.
Oleh karena itu, Sri Mulyani meminta kepada mahasiswa dan para dosen untuk membantu dan memantau langsung program pembangunan di desa-desa yang sudah dicanangkan. Sehingga, program tersebut bisa tepat sasaran dan tidak ada lagi desa tertinggal.
"Permasalahannya ini ada uang, bagaimana mereka hasilkan kemajuan. Saya harap perguruan tinggi masuk ke desa bisa di organisasi dengan baik. Jangan nanti masing-masing universitas buat program tapi bikin desa bingung dan jangan cuma jadi tempat shopping KKN saja," pungkas dia.
Baca Juga: Gerindra: Tak Peduli Disabilitas Mirip Genderuwo yang Sontoloyo
