Infografis
Selain itu menurutnya, sektor industri kayu atau hutan telah memberi kontribusi besar dalam struktur ekonomi dan PDB.
Secara keseluruhan, sumbangan sektor kehutanan dalam PDB Nasional didominasi kayu, meningkat dari 2014 ke tahun 2017. Adapun yang dihasilkan, Rp74,6 triliun pada 2014, menjadi Rp 82,3 triliun pada 2015, dan Rp 87,4 triliun pada 2016, serta Rp 91,6 triliun pada 2017.
"Di tahun 2018, sebagai informasi bahwa kontribusi pada PDB sebesar Rp 47,2 T pada Triwulan II hingga akhir Juni 2018," ungkap Menteri Siti Nurbaya.
Ia kembali mengulang harapan Presiden Jokowi, bahwa kegiatan industri kehutanan yang dikelola kelompok masyarakat, kiranya dapat terus berkembang, tidak hanya dalam skala kecil, karena hasilnya sudah tampak nyata dan cukup baik.
Baca Juga: KLHK Siapkan Masterplan Rehabiliasi Lahan Kritis 2030
"Saya optimistis, harapan itu makin nyata, mungkin dalam tahun ini, atau dua-tiga tahun lagi. Kita sedang bekerja keras untuk itu," tegas Menteri Siti Nurbaya.
Salah satunya untuk mensejahterakan rakyat melalui program Perhutanan Sosial. Kini tercatat sekitar 25.863 desa berada dalam dan sekitar kawasan hutan.
Melalui Perhutanan Sosial, masyarakat kini diberi akses legal untuk ikut mengelola hutan secara lestari. Per 12 November 2018, realisasi Perhutanan Sosial telah mencapai 2,173 juta ha, yang dialokasikan bagi 497.925 KK. Capaian ini memberi pengaruh pada terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat.
Saat ini, berbagai langkah koreksi dan kolaborasi semua pihak telah membawa hasil positif, seperti sumber bahan baku semakin baik dengan adanya program perhutanan sosial, konflik tenurial yang semakin berkurang, dan inovasi baru yang sudah mulai terbangun baik oleh masyarakat didukung aktivis, dunia usaha, dan pemerintah untuk hutan lestari.
Langkah korektif pemerintah dengan kebijakan pengelolaan hutan lestari yang berkeadilan ini, kata Menteri Siti, merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam menyelesaikan permasalahan kehutanan dan entitas bisnis dalam menjalankan usahanya.
Baca Juga: KLHK Dorong Kerjasama Lingkungan Berkelanjutan di Asia Pasifik
"Percayalah bahwa pemerintah hadir untuk kita bersama-sama melangkah lebih baik dalam tanggung jawab konstusional melindungi masyarakat, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, tentu saja pada konteks kita dunia usaha dan hutan. Hutan untuk mensejahterakan," tutupnya.
