Infografis
Suara.com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sedang menyiapkan masterplan pemulihan Daerah Aliran Sungai (DAS) untuk merehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pada 2020-2030. Pada 2030, diharapkan semua lahan kritis sudah terehabilitasi, dengan dukungan pendanaan sekitar Rp200 triliun.
Hal ini mengemuka pada Forum Tematik Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) bertema "Pemulihan Daerah Aliran Sungai", yang diselenggarakan KLHK, di Jakarta, Kamis (12/11/2018).
Acara yang dibuka oleh Sekretaris Jenderal KLHK, Bambang Hendroyono ini merupakan forum kehumasan pemerintah yang dikoordinasikan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebagai wadah diseminasi informasi antara Kementerian/Lembaga (K/L), serta sebagai saluran informasi kepada seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah NKRI, tentang yang telah, sedang dan akan dilakukan pemerintah.
Bambang menyatakan, "Ini merupakan forum yang menyatukan persepsi antar K/L yang menjadi solusi untuk menyebarkan informasi kepada publik terkait keberhasilan pembangunan yang sudah dilakukan sampai kepada tingkat tapak."
Baca Juga: Indonesia Jadi Tuan Rumah Konferensi Lingkungan Internasional
Bambang berharap, pemulihan DAS pada Bakohumas kali ini dapat menjadi jembatan sinergitas antar K/L dalam implementasi pemulihan DAS, yang saat ini ditekankan bukan hanya menanam pohon tetapi juga membangun hutan. Penekanan ini didorong oleh keprihatinan, bahwa masih mengalami banyak bencana hidroorologis (banjir, tanah longsor, dan kekeringan) meskipun upaya RHL terus dilakukan.
Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung (PDASHL), IB Putera Parthama, menjelaskan, selama periode 2015-2017, pemerintah telah melakukan kegiatan RHL pada total 77.032 ha. Namun kegiatan ini masih sangat kurang dan harus dilakukan langkah koreksi, dengan peningkatan secara signifikan kegiatan RHL, mengingat total lahan kritis di Indonesia sudah mencapai 14,01 juta ha.
"Mulai 2019, dilakukan langkah koreksi, yaitu RHL diperluas 10x lipat menjadi 207 ribu ha, dan akan terfokus pada 15 DAS prioritas, 15 danau prioritas, 65 dam/bendungan, dan daerah-daerah rawan bencana. Jadi tidak tersebar merata, seperti tahun-tahun sebelumnya," ujar Putera.
Peningkatan luasan RHL pada 2019, diharapkan akan berlanjut atau ditingkatkan sesuai masterplan yang sedang disiapkan KLHK untuk periode 2020-2030. Namun Putera juga menekankan, keberhasilan rehabilitasi lahan kritis tidak serta-merta dapat menghilangkan bencana hidroorolgis, khususnya banjir, karena beragam dan kompleksnya penyebab banjir, maka solusi permanennya ialah diatasinya semua penyebab banjir secara simultan.
"Hanya rehabilitasi lahan kritis saja yang tidak akan mencegah banjir. Banjir akan tetap terjadi, meskipun hulu sebuah DAS sudah kembali berhutan. Kuncinya adalah Rencana Pengelolaan DAS Terpadu, yang diacu oleh seluruh sektor Kementerian/Lembaga terkait (antara lain Kementerian PUPR, Kementerian ATR, Kementerian Pertanian) dan seluruh Pemerintah Daerah dalam suatu DAS," tegas Putera.
Baca Juga: KLHK Dorong Kerjasama Lingkungan Berkelanjutan di Asia Pasifik
Forum Bakohumas juga menghadirkan narasumber, yaitu tenaga ahli madya dari Kedeputian II Kantor Staf Presiden (KSP) Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu- isu Sosial, Ekologi dan Budaya, Hageng Suryo Nugroho, yang memberikan masukan terkait upaya KLHK dalam rehabilitasi DAS.
