Perubahan perilaku di masyarakat secara kolaboratif juga didorong melalui instrumen standar pelayanan masyarakat di fasilitas publik (SPMFP), dan Peraturan Menteri LHK No. 90 Tahun 2016.
''SPMFP juga disiapkan untuk dimanfaatkan sebagai salah satu kriteria baru untuk penilaian Adipura di Ditjen PSLB3 KLHK," ujar Menteri Siti.
Pada konferensi APRSCP ke 14 ini, selain sesi pleno dan roundtable, KLHK akan menampilkan inisiatif dari para pemangku kepentingan yang telah menunjukkan kinerja sebagai agen perubahan baik di pemerintahan, bisnis maupun di masyarakat melalui acara talk show pada mini stage di area pameran.
''Indonesia, saat ini telah bergerak maju dalam hal implementasi SCP, karena sejalan dengan komitmen pembangunan berkelanjutan (SDGs)," tegasnya.
Baca Juga: KLHK Dorong Kerjasama Lingkungan Berkelanjutan di Asia Pasifik
Sedangkan untuk implementasinya dilakukan dengan berbagai pendekatan berkelanjutan yang aplikatif di masyarakat (best practice).
Inisiatif tersebut secara integratif telah membahas masalah penggunaan air, penggunaan energi, penggunaan bahan kimia, penggunaan plastik, pengelolaan limbah, daur ulang, dll, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
''Kami melihat hal ini sebagai peluang yang menjanjikan dan memberikan optimisme untuk mempercepat penerapan SCP, jika dilakukan dengan benar bersama-sama para pemangku kepentingan," tegas Siti.
Indonesia akan mengembangkan platform kerja sama Indonesia SCP Resource Pool untuk membangun kapasitas dalam implementasi SCP. Inisiatif ini akan dibagikan dalam forum pemerintah dan pemangku kepentingan yang relevan di tingkat regional dan internasional, bekerja sama dengan UN ESCAP, APRSCP, dan mitra lainnya.
Tema utama dari APRSCP ke-14 adalah "Agenda perubahan", yaitu perubahan pemerintah (yang mengutamakan kebijakan SCP), bisnis, dan masyarakat melalui inovasi, pengalaman, serta implementasi nyata di lapangan untuk berkontribusi terhadap pencapaian SDGs.
Baca Juga: KLHK Ingin Wujudkan Pelayanan Publik yang Berkualitas
Penyelenggaraan Konferensi APRSCP ke-14 didukung oleh mitra internasional, diantaranya European Union, UN ESCAP, UN Environment, UNIDO, IGES dan mitra lainnya. Sementara mitra dalam negeri diantaranya KADIN, APINDO, IBCSD, dll untuk dukungan dan kerja sama berkelanjutan mereka dalam memajukan pelaksanaan SCP di Indonesia dan wilayah Asia Pasifik.